TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa penunjukannya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk Urusan Air menandai sebuah tonggak sejarah bagi Indonesia. Retno Marsudi adalah orang Indonesia pertama yang ditunjuk dalam posisi tersebut.

“Penunjukan ini ... merupakan pertama kalinya orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB,” kata Retno dalam sebuah siaran yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI di platform YouTube, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Retno menilai penunjukan ini sebagai kehormatan besar, baik bagi dirinya maupun bagi Indonesia, mengingat ia akan menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air yang pertama kalinya. Posisi ini merupakan jabatan baru yang sangat signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Retno menyampaikan bahwa keputusan untuk menerima amanat baru ini telah dikonsultasikan dengan Presiden Joko Widodo, yang telah memberikan restu untuk mengemban tugas tersebut di tingkat PBB.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini,” kata Retno.

Retno akan mulai menjalankan perannya sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air pada 1 November 2024, setelah masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo berakhir.

Ia berkomitmen untuk memanfaatkan pengalaman hampir 40 tahun sebagai diplomat, termasuk 10 tahun sebagai menteri luar negeri, untuk mengemban tugas internasional tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB, Retno akan bertanggung jawab untuk memperkuat kemitraan dan upaya global dalam memajukan agenda air dunia. Tugas ini mencakup tindak lanjut dari hasil UN Water Conference 2023, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mendukung target air global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 untuk 2030.

Selain itu, Retno  Marsudijuga akan memperjuangkan isu air untuk menjadi agenda politik utama, baik di dalam maupun di luar PBB, serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan untuk mengatasi krisis air global dan memenuhi target dunia terkait air. (*)