TIMES JAKARTA, JAKARTA – Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES) menyuarakan keprihatinan atas menguatnya narasi provokatif yang menyerang Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, terkait rencana penyelenggaraan perayaan Natal bersama di lingkungan Kementerian Agama. 

FORES menilai isu tersebut telah ditarik ke ruang konflik identitas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial bangsa.

Muh. Asdar Prabowo, Koordinator Politik, Keamanan dan Maritim FORES, menegaskan bahwa upaya sebagian pihak menggiring opini seolah Menteri Agama memihak kelompok tertentu merupakan bentuk distorsi terhadap mandat konstitusional kementerian.

“Prof Nasar adalah Menteri Agama Republik Indonesia, bukan Menteri salah satu agama. Mandat beliau justru memastikan seluruh umat beragama mendapatkan perlindungan dan rasa aman,” ujar Asdar di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, ruang kebersamaan antarumat beragama tidak boleh dipahami secara sempit sebagai ancaman terhadap akidah kelompok tertentu. 

Ia mengingatkan bahwa narasi semacam itu kerap menjadi pemicu gesekan horizontal yang kontraproduktif bagi persatuan bangsa.

Asdar menekankan bahwa Kementerian Agama memikul nama “Agama”, bukan nama salah satu agama, sehingga pelayanan setara kepada semua pemeluk agama menjadi kewajiban konstitusional yang tidak bisa dinegosiasikan.

Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif FORES, Fathullah Syahrul, menilai seruan pencopotan Menag oleh segelintir pihak sebagai tindakan yang tidak mencerminkan kedewasaan berdemokrasi. 

Ia menyebut tekanan bernuansa provokatif justru berpotensi mengganggu kerja pemerintah dalam menjaga harmoni sosial.

“Perbedaan agama adalah realitas Indonesia. Pemerintah harus menjadi penengah yang adil, bukan justru terjebak tarik-menarik kepentingan kelompok. Langkah Menag memperkuat kerukunan antarumat bukan hanya tepat, tapi wajib kita dukung,” tegas Fathullah.

Ia menambahkan, memperluas ruang perjumpaan lintas iman bukanlah intervensi terhadap keyakinan siapa pun, tetapi agenda negara untuk menjaga Pancasila sebagai rumah bersama seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan soal membenarkan akidah agama lain. Ini soal memastikan setiap pemeluk agama merasa aman, dihormati, dan tidak didiskriminasi,” tambahnya.

FORES menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan kepemimpinan yang membangun jembatan, bukan sekat. 

FORES mengajak seluruh pihak meredam provokasi berbasis agama dan mengembalikan kepercayaan kepada Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi kebangsaannya secara paripurna.

FORES meyakini bahwa penghormatan atas perbedaan, komunikasi sehat, dan kolaborasi antarumat beragama merupakan kunci utama untuk memastikan Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman.