TIMES JAKARTA, JAKARTA – Mulai Rabu (27/11/2024) pukul 4 pagi ini, Israel dan Hizbullah mulai melaksanakan gencatan senjata, tetapi Presiden AS Joe Biden menegaskan gencatan senjata tidak berlaku dengan Hamas.

Kabinet perang Israel telah menyetujuinya Selasa (26/11/2024) kemarin dan mereka kemudian mengumumkan persetujuannya itu dengan Lebanon.

Joe Biden mengumumkan gencatan senjata itu untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah. "Hari ini, saya punya kabar baik untuk dilaporkan dari Timur Tengah," kata Biden di halaman selatan Gedung Putih.

"Saya baru saja berbicara dengan perdana menteri Israel dan Lebanon. Saya senang mengumumkan bahwa pemerintah mereka telah menerima usulan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang menghancurkan antara Israel dan Hizbullah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Macron dari Prancis atas kerja samanya dalam mencapai momen ini," kata Biden.

Biden mengumumkan, bahwa AS  membantu mengamankan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, yang akan mengakhiri pertempuran antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran itu.

Pengumumannya muncul saat Kabinet Israel juga menyetujui gencatan senjata setelah didesak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Perang antara Israel dan Hizbullah menyebabkan hampir 3.800 orang meninggal dunia di Lebanon sejak satu tahun lalu dan menyebabkan sekitar 16.000 orang lainnya terluka.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, gencatan senjata akan berlaku mulai pukul 4 pagi waktu setempat hari Rabu ini. "Pertempuran di perbatasan Lebanon-Israel akan berakhir," kata Biden.

Namun, Biden mencatat, bahwa gencatan senjata ini tidak berlaku untuk pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. 

"Ini dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen. Apa yang tersisa dari Hizbullah dan organisasi teroris lainnya tidak akan dibiarkan, saya tegaskan, tidak akan dibiarkan, untuk mengancam keamanan Israel lagi," kata dia.

"Selama 60 hari ke depan, Angkatan Darat Lebanon dan pasukan keamanan negara akan kembali mengambil alih kendali," katanya, dan Israel akan secara bertahap menarik pasukannya yang tersisa.

"Sejak perang dengan Hizbullah dimulai, lebih dari 70.000 warga Israel telah "dipaksa hidup sebagai pengungsi di negara mereka sendiri," kata Biden, dan lebih dari 300.000 warga Lebanon juga telah dipaksa meninggalkan rumah mereka. 

"Mari kita perjelas," kata Biden. "Israel tidak memulai perang ini. Rakyat Lebanon juga tidak menginginkan perang itu, begitu pula Amerika Serikat.
," ujarnya.

Menggemakan pernyataan Netanyahu sebelumnya, Joe Biden mengatakan, jika Hizbullah atau siapa pun melanggar kesepakatan dan menimbulkan ancaman langsung terhadap Israel, maka Israel tetap memiliki hak untuk membela diri.

Netanyahu mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa Kabinet Perang telah menyetujui gencatan senjata, dan ia mendesak para menteri di Kabinet penuh untuk menyetujui kesepakatan tersebut pada Selasa malam.

Ia tidak memberikan rincian, tetapi ia mengatakan jika Hizbullah melanggar ketentuan tersebut, Israel akan "merespons dengan keras." 

Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengunggah postingan di media sosial yang menyerukan masyarakat internasional untuk "melaksanakan gencatan senjata segera." 

Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Patrick Ryder mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya juga sangat mendukung gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, gencatan senjata penuh dan permanen akan segera dilaksanakan.

Akan ada waktu 60 hari yang diizinkan untuk penarikan penuh pasukan Israel penarikan bertahap untuk memungkinkan pasukan Lebanon memobilisasi dan bergerak mengamankan wilayah tersebut.

Penarikan pertama pasukan Israel akan dimulai dalam 10 hari ke depan. Hizbullah diperkirakan akan menarik pasukan dan persenjataan beratnya sekitar 20 mil dari perbatasan Israel, ke Sungai Litani.

Seorang pejabat di kantor Benjamin Netanyahu mengatakan kepada CBS News sebelumnya, bahwa perdana menteri Israel itu telah mengadakan pertemuan dengan kabinet keamanan negara untuk membahas usulan gencatan senjata dengan Hizbullah. (*)