TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan terus memberikan pelayanan terbaik dalam hal transportasi umum. Terbaru, mulai hari ini, Senin (12/9/2022) Transjakarta resmi beroperasi 24 jam. Layanan non stop tersebut berlaku di 13 koridor.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Anang Rizkani Noor menyampaikan, 24 jam tersebut dimaksudkan untuk masyarakat yang beraktivitas hingga larut malam agar tetap mendapatkan pelayanan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (FOTO: Moh Ramli/ TIMES Indonesia)

Di samping itu, penambahan jam tersebut untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga BBM. "Layanan ini ikut membantu masyarakat di saat harga BBM naik," katanya dalam keterangan resminya dikutip TIMES Indonesia, Senin (12/9/2022).

Ia menjelaskan, mulai hari ini Transjakarta untuk jam reguler akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Dilanjutkan dengan layanan Angkutan Malam Hari (Amari), mulai dari pukul 22.00 hingga 05.0 WIB.

Presiden Jokowi (Joko Widodo). (FOTO: Dokumen TIMES Indonesia)

Meski rentan akan bahaya di waktu malam, Transjakarta menegaskan akan memberikan pelayanan terbaiknya untuk mendukung agar penumpang tetap aman dalam bus. "Tetap waspada dan berhati-hati bepergian malam hari," ujar Anang.

Harga Tak Naik

Meski BBM naik, Pemprov DKI Jakarta memilih tak menaikkan harga Transjakarta dan tarif kapal Kepulauan Seribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan memutuskan untuk menyubsidi tarif tranportasi tersebut.

"Sehingga sekalipun ada peningkatan BBM, ada kenaikan harga, ongkos atau biaya tiket Transjakarta tidak akan naik," katanya kepada wartawan kemarin.

Hal tersebut, kata dia, adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat. Itu agar perekonomian masyarakat tetap stabil. "Itu kepedulian kami," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, pihaknya juga menyubsidi tarif Kapal Kepulauan Seribu. "Kami subsidi Rp4,8 miliar," kata Riza. "Semuanya kami bantu subsidi. Supaya bisa membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM," ujarnya.

Naikkan Harga BBM

Sebelumnya, Presiden Jokowi (Joko Widodo) resmi menaikkan harga BBM. Hal itu diumumkan langsung di Istana, Jakarta. Ia mengatakan, kenaikan harga BBM agar bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran.

Kepala Negara menyampaikan, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Mestinya, lanjut suami Iriana itu, uang negara harus diprioritaskan memberikan subsidi pada masyarakat yang kurang mampu, bukan sebaliknya.

Presiden Jokowi menjelaskan, di tengah lonjakan harga global, pemerintah berupaya menekan harga BBM agar tetap terjangkau.

Kata dia, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 pun telah meningkat. Dari Rp152,5 triliun, menjadi Rp502,4 triliun. "Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah," katanya.

BLT BBM

Presiden Jokowi mengatakan, dengan kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM. Totalnya, yakni sebesar Rp12,4 triliun.

Kata Presiden RI ke-7 tersebut, hal tersebut diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Besarnya yaitu Rp150 ribu perbulan. "Mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. "Dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,” ujarnya.

Kenaikan harga BBM telah ditetapkan. Harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp10.000 per liter dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

Demikian informasi Transjakarta yang beroperasi 24 jam. Meski BBM naik, tarif tranportasi umum tersebut tetap sama. Hal itu agar ekonomi masyarakat bisa stabil. (*)