TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening pasif menuai kritik pedas dari Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo. Aras menilai pernyataan PPATK telah memicu fenomena "panic withdrawal", yaitu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, yang menyebabkan keresahan publik dan ketegangan di berbagai bank.

Aras menekankan bahwa PPATK gagal memperhitungkan dampak sosial-ekonomi dari pernyataannya. "Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah dan berakibat langsung pada ketegangan dengan pihak bank. Ini adalah konsekuensi yang seharusnya diperhitungkan PPATK," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa sebagai lembaga yang berurusan dengan transaksi mencurigakan, PPATK seharusnya lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi dengan publik.

Merusak Kepercayaan Publik dan Menyebabkan Kekhawatiran

Pernyataan PPATK dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Aras menjelaskan, di tengah rendahnya literasi keuangan, kebijakan seperti ini harus dijelaskan secara detail untuk mencegah kepanikan.

"Perlu ada pernyataan resmi yang jelas dari PPATK maupun otoritas perbankan agar tidak terjadi gelombang penarikan uang oleh nasabah, terutama masyarakat yang belum memahami perbedaan antara rekening aktif dan pasif," jelasnya.

Fenomena ini bahkan viral di media sosial. Video-video di TikTok menunjukkan antrean panjang nasabah yang ingin menarik uang, memperlihatkan kekhawatiran dan kegelisahan yang meluas akibat pemberitaan tersebut.

Ancaman Stabilitas Perbankan Nasional

Aras memperingatkan bahwa fenomena ini adalah "alarm" bagi otoritas keuangan. Ia menegaskan, kebijakan terkait rekening nasabah harus dirancang dengan pertimbangan stabilitas dan kepercayaan publik. "Jangan main-main dengan isu keuangan, apalagi saat ekonomi dalam kondisi stabil. Jika terjadi tsunami penarikan dana, risikonya sangat besar bagi perbankan nasional. Yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat," tutupnya.

Oleh karena itu, Aras mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk segera bertindak. Ia meminta kedua lembaga tersebut mengklarifikasi situasi dan menenangkan publik. Selain itu, ia juga menyerukan agar OJK dan BI meninjau ulang cara PPATK berkomunikasi agar lebih terukur dan tidak menimbulkan kerugian bagi stabilitas ekonomi. (*)