TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden sebagai penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa ormas keagamaan kemungkinan besar akan berada di posisi penasihat.

“Mungkin di penasihat ya,” ujar Hasan saat menghadiri peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Terkait kemungkinan mantan Presiden RI yang akan menjadi dewan penasihat, Hasan membenarkan bahwa ide tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat,” kata Hasan Nasbi.

Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden RI yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, Hasan memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.

Menurut Hasan, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

“Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle, maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan agar para mantan Presiden dan pimpinan organisasi keagamaan ikut serta dalam pengawasan dana kekayaan negara.

“Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujar Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pekan lalu. (*)