TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kinerja ekonomi pada kuartal III 2025 menjadi dasar utama dalam perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Penggunaan data tersebut diperlukan karena penetapan UMP wajib dilakukan sebelum 31 Desember 2025.

“UMP sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan kuartal III,” ujar Airlangga usai konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025). Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan.

Airlangga menambahkan, seluruh pembahasan mengenai formula dan skema penyesuaian UMP telah rampung di tingkat pemerintah. Tidak ditemukan hambatan berarti dalam penyusunannya, namun keputusan akhir tetap menjadi kewenangan penuh Kementerian Ketenagakerjaan. “Nanti keputusan ada di Kemnaker, saat ini sedang diajukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan agar penetapan indeks alfa (α) dalam UMP 2026 dilakukan dengan kehati-hatian. Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, penerapan alfa harus mempertimbangkan variasi kondisi ekonomi tiap daerah, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan usaha di berbagai sektor.

Ia menjelaskan bahwa alfa menggambarkan besaran kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor—mulai dari investasi, teknologi, hingga total factor productivity (TFP)—maka penentuan alfa tidak seharusnya dipukul rata untuk seluruh provinsi.

“Kebijakan yang adaptif sangat penting agar keberlanjutan usaha tetap terjaga dan penyerapan tenaga kerja tidak terganggu,” ujarnya dalam forum Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa (25/11).

Dengan demikian, Apindo mendorong agar variabel alfa dalam formula UMP 2026 disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah dan tidak diberlakukan secara seragam. (*)