TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru saja membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L), setelah pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan belanja pemerintah yang lebih terfokus dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah selesai. Laporan tersebut disampaikan pada 7 Maret 2025.

"Besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025, yang dikutip di Jakarta, Jumat (2/5).

Anggaran yang dibuka blokirnya ini terdiri dari Rp33,11 triliun yang digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru dalam Kabinet Merah Putih. Sementara itu, Rp53,49 triliun lainnya dialokasikan untuk membuka blokir 76 K/L lainnya. Hingga 25 April 2025, realisasi pembukaan blokir ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan belanja K/L.

Suahasil juga mencatat bahwa belanja K/L mulai terakselerasi pada bulan Maret. Realisasi belanja K/L pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, lalu meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari, dan akhirnya melonjak menjadi Rp196,1 triliun pada Maret, mencatatkan kenaikan sebesar 372,4 persen dibandingkan Februari.

“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan,” kata Suahasil.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa belanja ini dapat mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai gambaran, total realisasi belanja negara per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp620,3 triliun, atau sekitar 17,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025, yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp413,2 triliun merupakan belanja pemerintah pusat (BPP), dan Rp207,1 triliun merupakan transfer ke daerah.

Untuk BPP, sebanyak Rp196,1 triliun disalurkan melalui belanja K/L, sementara Rp217,1 triliun dialokasikan untuk belanja non-K/L.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp400,1 triliun, terdiri dari Rp322,6 triliun dari pajak dan Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp115,9 triliun.

Dengan belanja dan penerimaan yang terus meningkat, defisit anggaran per Maret tercatat sebesar Rp104,2 triliun, atau setara dengan 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang berkontribusi 16,9 persen terhadap target APBN 2025.(*)