TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pada tanggal 13 Februari 2025, beberapa aliansi mahasiswa Indonesia menggaungkan kampanye "Darurat Pendidikan" sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada dunia pendidikan. 

Mahasiswa sebagai agen perubahan merasa perlu menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Makan Siang Gratis (MSG).

Tidak bisa dimungkiri, kebijakan pemberian makanan gratis kepada anak-anak sekolah merupakan sebuah langkah yang tampaknya mulia. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan generasi muda, sehingga mereka lebih siap dalam menerima pendidikan. 

Namun, di tengah keterbatasan anggaran negara, kebijakan ini justru menimbulkan polemik. Alih-alih menjadi solusi, program ini dikhawatirkan mengorbankan sektor lain yang tidak kalah penting, terutama pendidikan.

Salah satu isu yang muncul adalah pengurangan anggaran pendidikan demi membiayai program MBG. Beberapa laporan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pendidikan, pemotongan dana penelitian, dan pengurangan subsidi bagi mahasiswa berprestasi. 

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: Apakah makan siang gratis lebih mendesak dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan?

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, hingga fasilitas sekolah yang tidak memadai. 

Berdasarkan data terakhir, tingkat literasi dan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan kondisi ini, seharusnya anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama, bukan justru dikorbankan demi kebijakan yang lebih bersifat populis.

Bahkan, dalam sebuah unggahan di media sosial X/Twitter pada 4 Mei 2018, Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa pendidikan akan menjadi prioritas setelah ekonomi, “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan say ajika lupa.” 

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran beliau akan pentingnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa yang maju. Namun, setelah tujuh tahun berselang, masyarakat justru mempertanyakan komitmen tersebut. Pendidikan seakan hanya menjadi janji kampanye yang terlupakan seiring dengan berjalannya waktu.

Kebijakan publik harus didasarkan pada kebutuhan utama masyarakat, bukan hanya sekadar popularitas semata. Program makan bergizi gratis memang bisa memberikan manfaat, tetapi bukan dengan mengorbankan sektor lain yang lebih fundamental. Jika anggaran pendidikan terus dipangkas, bagaimana Indonesia bisa mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global?

Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi kerugian yang ditimbulkannya? Apakah ada alternatif lain yang lebih berimbang, seperti memperkuat pendidikan sekaligus memastikan kesejahteraan anak-anak di sekolah?

Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya berharap agar pemerintah tidak sekadar berpegang pada janji kampanye, tetapi benar-benar memahami kebutuhan rakyat. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. 

Jika pemerintah serius ingin membangun Indonesia yang lebih maju, maka pendidikan harus kembali menjadi prioritas utama. Saatnya berhenti memberi makan ego dan mulai memberi makan ilmu pengetahuan bagi anak bangsa.

***

*) Oleh : Muhammad Zidan Ramdani, Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

_________
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.