JAKARTA – Ambisi besar Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045” tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika generasi mudanya sehat, cerdas, dan produktif. 

Di titik inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis negara. Dengan prevalensi stunting yang masih berada di kisaran 19 persen jauh di atas ambang batas ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di bawah 10 persen intervensi gizi memang mendesak.

Secara konseptual, MBG adalah langkah progresif. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kelompok yang secara biologis berada pada fase krusial pertumbuhan. Hingga awal 2026, jutaan penerima manfaat telah tercatat merasakan program ini. 

Di atas kertas, skemanya menjanjikan: negara hadir bukan sekadar memberi bantuan, tetapi berinvestasi pada fondasi biologis dan kognitif generasi masa depan.

Namun, sebagaimana banyak kebijakan publik berskala raksasa, jarak antara desain makro dan realitas lapangan kerap menghadirkan gesekan.

Secara teoritis, MBG memiliki legitimasi kuat. Dalam kerangka teori investasi modal manusia, pengeluaran untuk gizi anak bukanlah konsumsi, melainkan investasi jangka panjang. 

Berbagai studi global menunjukkan bahwa program makan sekolah yang efektif dapat menghasilkan rasio manfaat-biaya yang tinggi setiap satuan dana yang dikeluarkan berpotensi menghasilkan pengembalian berlipat dalam bentuk peningkatan produktivitas, kesehatan yang lebih baik, dan capaian pendidikan yang lebih tinggi.

Dari perspektif jaring pengaman sosial, MBG juga berfungsi sebagai transfer dalam bentuk barang (in-kind transfer). Di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi, pemberian makanan langsung dapat menjaga daya beli keluarga rentan tanpa memicu tekanan harga sebagaimana bantuan tunai. 

Secara teori, kombinasi antara intervensi gizi dan stabilisasi sosial ini adalah resep yang rasional. Masalahnya muncul ketika kebijakan yang elegan di atas kertas harus berhadapan dengan kompleksitas implementasi.

Pertama adalah soal fiskal. Alokasi anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah memicu perdebatan tajam, terutama karena diklasifikasikan sebagai bagian dari belanja pendidikan dalam APBN.

Langkah ini menggeser komposisi anggaran pendidikan yang secara konstitusional minimal 20 persen dari total belanja negara. Kritik pun bermunculan. 

Sebagian kalangan menilai bahwa pembiayaan makan siswa seharusnya ditempatkan dalam kerangka perlindungan sosial atau kesehatan masyarakat, bukan menggerus ruang fiskal untuk infrastruktur sekolah, pelatihan guru, atau peningkatan kualitas pembelajaran.

Perdebatan ini bukan sekadar teknis anggaran. Ia menyentuh filosofi kebijakan: apakah gizi adalah bagian integral pendidikan, ataukah sektor tersendiri yang memerlukan sumber pendanaan berbeda? Tanpa kejelasan kerangka fiskal yang solid, legitimasi program bisa tergerus oleh polemik hukum dan politik.

Kedua adalah persoalan kapasitas logistik dan standar keamanan pangan. Tekanan untuk memperluas cakupan program secara cepat sering kali tidak diimbangi kesiapan infrastruktur. 

Beberapa insiden keracunan makanan yang mencuat ke publik menjadi peringatan keras bahwa manajemen rantai pasok, kontrol suhu, dan higienitas dapur umum belum sepenuhnya siap. Dalam program berskala nasional, satu celah kecil dapat berdampak luas.

Gizi yang buruk memang masalah, tetapi makanan yang terkontaminasi adalah risiko yang tak kalah serius. Ketika kasus-kasus kesehatan muncul, kepercayaan publik ikut tergerus. Program yang diniatkan sebagai investasi masa depan bisa berubah menjadi sumber keresahan jika aspek keamanan tidak menjadi prioritas utama.

Ketiga adalah tantangan tata kelola. Pelaksanaan MBG melibatkan banyak aktor dari kementerian pusat hingga penyedia lokal. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kunci. Tuduhan mengenai ketidakjelasan proses seleksi penyedia atau potensi konflik kepentingan harus dijawab dengan mekanisme pengawasan yang terbuka dan akuntabel. Tanpa sistem audit yang kuat dan akses publik terhadap informasi anggaran, ruang spekulasi akan selalu terbuka.

Belajar dari praktik global bisa menjadi langkah strategis. Brasil, misalnya, melalui program makan sekolahnya, mewajibkan sebagian anggaran dibelanjakan pada produk pertanian lokal. Model ini tidak hanya memperpendek rantai pasok mengurangi risiko pembusukan dan kontaminasi tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. 

Sementara itu, India mengadopsi pendekatan desentralisasi dalam menu, dengan tetap mempertahankan standar gizi nasional. Otoritas lokal diberi ruang menyesuaikan dengan preferensi budaya dan ketersediaan bahan setempat.

Indonesia dapat mengambil pelajaran serupa. Standar zat gizi makro dan mikro perlu ditetapkan secara ketat di tingkat nasional, tetapi desain menu dan pengadaan bahan bisa lebih fleksibel di daerah. Integrasi dengan petani lokal juga akan mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang yang rentan gangguan.

Selain itu, jeda konsolidasi mungkin diperlukan. Alih-alih terus memperluas cakupan demi angka statistik, pemerintah dapat memprioritaskan penguatan kapasitas dapur umum, pelatihan tenaga pengolah makanan, serta sistem pemantauan berbasis digital. Buku besar anggaran yang dapat diakses publik dan mekanisme daftar hitam bagi penyedia yang lalai akan memperkuat kredibilitas program.

MBG bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan pernyataan politik tentang arah pembangunan Indonesia. Ia berpotensi mengubah takdir biologis jutaan anak dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Namun potensi itu hanya akan terwujud jika keberanian berinvestasi diimbangi kehati-hatian dalam implementasi.

Investasi sumber daya manusia memang mahal, tetapi kegagalan mengelolanya akan jauh lebih mahal. MBG kini berada di persimpangan jalan: menjadi pilar negara kesejahteraan yang transformatif, atau tersandera oleh kendala fiskal, logistik, dan tata kelola. Pilihannya bukan pada apakah program ini perlu, melainkan pada bagaimana ia dijalankan dengan akuntabilitas tanpa kompromi.

 

***

*) Oleh : Pardomuan Robinson Sihombing, BPS-Statistics Indonesia.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.