Jakarta – “Stop MBG.” Seruan itu mungkin terdengar keras di telinga sebagian orang. Namun bagi sebagian masyarakat, kalimat tersebut lahir dari kegelisahan yang nyata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang dimaksudkan sebagai langkah besar memperbaiki kualitas gizi anak sekolah.

Tujuannya mulia: memastikan generasi muda tidak tumbuh dalam kekurangan nutrisi. Tetapi dalam kebijakan publik, niat baik tidak selalu otomatis berbanding lurus dengan efektivitas.

Pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana. Apakah persoalan gizi anak Indonesia bisa diselesaikan hanya dengan tambahan satu butir telur, sebungkus kacang polong, sepotong roti, atau sebutir jeruk di sekolah? 

Bagi sebagian anak, makanan itu mungkin menjadi tambahan yang berarti. Namun bagi keluarga yang ekonominya rapuh, sepiring makanan di sekolah tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang jauh lebih besar di rumah.

Masalahnya bukan semata soal makanan, melainkan soal prioritas kebijakan. Seorang anak mungkin mendapatkan asupan tambahan dari program MBG saat jam sekolah. 

Tetapi ketika pulang ke rumah, ia kembali berada dalam realitas keluarga yang sama: ayah yang kesulitan mencari pekerjaan, ibu yang harus memutar uang belanja yang semakin tipis, serta harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik. Dalam situasi seperti itu, sepiring makanan di sekolah sering kali hanya menjadi jeda kecil dari masalah ekonomi yang jauh lebih kompleks.

Karena itu, wajar jika publik mulai mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran yang sangat besar untuk program ini. Ratusan triliun rupiah dana negara disiapkan untuk menjalankan MBG. Angka tersebut bukan jumlah kecil. 

Dalam perspektif kebijakan ekonomi, dana sebesar itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi yang lebih mendasar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi keluarga.

Gizi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Anak-anak dari keluarga yang memiliki penghasilan stabil hampir selalu memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi. 

Sebaliknya, keluarga yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi akan terus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan. Dalam kondisi seperti itu, bantuan makanan di sekolah hanya menjadi solusi parsial.

Realitas ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pekerjaan masih menjadi tantangan besar. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kesulitan memasuki pasar kerja formal. 

Sektor informal terus membengkak, sementara industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar belum sepenuhnya pulih. Ketika kesempatan kerja terbatas, daya beli masyarakat pun ikut melemah.

Di titik inilah kebijakan publik seharusnya lebih fokus pada akar persoalan. Alih-alih hanya mengintervensi sisi konsumsi, negara juga perlu memperkuat sisi produksi dan kesempatan kerja. Penciptaan lapangan kerja yang luas akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumsi jangka pendek.

Berbagai langkah sebenarnya dapat ditempuh. Program padat karya bisa diperluas agar menyerap tenaga kerja di daerah. Insentif bagi industri yang membuka lapangan kerja baru dapat diperkuat. 

Usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat juga membutuhkan dukungan nyata, mulai dari kemudahan perizinan hingga akses permodalan yang lebih ramah.

Ketika usaha kecil tumbuh dan lapangan kerja terbuka, roda ekonomi bergerak secara alami. Pendapatan keluarga meningkat. Daya beli masyarakat pulih. Dalam situasi seperti itu, pemenuhan gizi anak tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan menjadi bagian dari kemampuan ekonomi keluarga sendiri.

Ini bukan berarti negara harus sepenuhnya mundur dari isu gizi. Intervensi tetap diperlukan, terutama bagi kelompok paling rentan seperti balita stunting atau keluarga miskin ekstrem. 

Dalam kondisi tertentu, bantuan pangan memang menjadi langkah penyelamatan yang penting. Namun pendekatan universal yang menyasar semua tanpa seleksi yang ketat justru berisiko tidak tepat sasaran.

Bantuan yang terlalu luas sering kali membuat sumber daya negara tersebar tanpa fokus. Mereka yang benar-benar membutuhkan bisa saja menerima bantuan yang sama dengan mereka yang sebenarnya sudah cukup mampu. Akibatnya, efektivitas program menjadi sulit diukur dan dampaknya tidak maksimal.

Karena itu, wacana untuk menghentikan atau setidaknya mengevaluasi MBG tidak selalu berarti menolak gagasan meningkatkan kesejahteraan anak. Justru sebaliknya. Evaluasi adalah bagian penting dari kebijakan yang sehat. Negara perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Gizi yang baik tidak lahir dari satu butir telur di sekolah semata. Ia tumbuh dari dapur rumah yang selalu terisi. Ia hadir dari keluarga yang memiliki penghasilan cukup untuk membeli makanan berkualitas setiap hari. Dan kondisi itu hanya mungkin tercapai jika ekonomi keluarga kuat.

Jika negara sungguh ingin membangun generasi yang sehat dan tangguh, maka fondasi yang harus diperkuat adalah ekonomi rakyat. Perluasan lapangan kerja, penguatan usaha kecil, dan peningkatan pendapatan keluarga adalah kunci yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang sejahtera akan mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri tanpa bergantung pada bantuan yang bersifat sementara.

***

*) Oleh : Ahmad Sobiyanto, Alumni UI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.