TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di negeri ini, rakyat sering hanya terdengar saat musim kampanye. Suaranya menggema di baliho, dipinjam dalam pidato, ditulis di baliho, lalu perlahan diredam setelah kotak suara ditutup. Setelah itu, yang terdengar justru deru pendingin ruangan di gedung-gedung kekuasaan, bukan lagi napas petani di sawah, keluh nelayan di dermaga, atau helaan buruh di pabrik.

Padahal, mendengar rakyat bukan sekadar ritual lima tahunan. Ia adalah pekerjaan harian, seperti menyiram tanaman agar tidak layu oleh panas kekuasaan.

Banyak pemimpin mengaku “dekat dengan rakyat”, tetapi kedekatan itu sering hanya sebatas jarak kamera. Turun ke pasar, menyalami pedagang, lalu pulang dengan unggahan media sosial. 

Rakyat dijadikan latar foto, bukan sumber hikmah. Padahal suara rakyat tidak selalu lantang. Ia sering berbisik lirih di sudut gang sempit, mengendap dalam wajah kusam tukang ojek, atau tersimpan di mata ibu-ibu yang menawar harga beras sambil menghitung sisa uang belanja.

Mendengar rakyat dari dekat artinya mendengar tanpa pengeras suara. Tanpa podium. Tanpa naskah sambutan. Ia menuntut telinga yang sabar dan hati yang lapang.

Karena rakyat tidak selalu pandai menyusun kalimat indah. Keluhan mereka kadang berantakan seperti kabel kusut: soal sekolah anak, biaya berobat, pupuk mahal, jalan rusak, dan harga kebutuhan pokok yang naik seperti balon bocor ditiup angin. Tetapi di balik kalimat yang tercecer itu, tersimpan peta persoalan yang lebih jujur daripada laporan setebal buku.

Ironisnya, banyak kebijakan lahir dari ruang rapat berpendingin, bukan dari teras rumah warga. Data dibaca, grafik ditampilkan, tetapi denyut kehidupan di lapangan sering terlewatkan. Akibatnya, kebijakan terasa seperti baju pinjaman: tampak rapi, tetapi tidak pas di badan rakyat.

Mendengar rakyat dari dekat bukan pekerjaan romantis. Ia melelahkan. Ia menguras waktu, tenaga, dan kesabaran. Tidak ada karpet merah, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya kursi plastik, kopi pahit, dan cerita panjang tentang hidup yang tak pernah sederhana. Namun justru di sanalah demokrasi menemukan bentuknya yang paling manusiawi.

Demokrasi bukan hanya angka di papan rekapitulasi. Ia adalah percakapan. Dialog. Tatap muka. Ketika pemimpin dan rakyat berada di ketinggian mata yang sama, bukan di atas panggung dan di bawah terik matahari.

Di banyak tempat, rakyat sudah terlalu sering bicara tetapi jarang didengar. Mereka seperti radio tua yang tetap menyala, tetapi frekuensinya tidak pernah diputar. Suara mereka tenggelam oleh jargon, tenggelam oleh pidato, tenggelam oleh kesibukan elite yang berlari mengejar jadwal, tetapi lupa arah.

Padahal, mendengar rakyat bukan tanda kelemahan. Justru itulah bentuk tertinggi dari keberanian politik: mengakui bahwa kekuasaan tidak selalu lebih tahu.

Seorang pemimpin yang mau duduk di warung kopi, mendengar cerita sopir angkot tentang setoran yang mencekik, atau keluh pedagang kecil tentang pungutan yang tak pernah tercatat, sedang belajar tentang negara dari halaman paling depan. Bukan dari ringkasan staf ahli, tetapi dari buku kehidupan yang ditulis dengan keringat.

Rakyat tidak menuntut pidato panjang. Mereka hanya ingin didengar dengan sungguh-sungguh. Bukan didengarkan sambil memeriksa ponsel. Bukan diangguki sambil menunggu giliran berbicara. Tetapi didengar seperti seseorang mendengar cerita orang tuanya sendiri.

Mendengar rakyat dari dekat juga berarti berani menerima kritik tanpa pasukan buzzer. Tidak semua keluhan adalah serangan. Tidak semua protes adalah kebencian. Banyak di antaranya adalah bentuk cinta yang putus asa, seperti anak yang berteriak karena merasa tidak diperhatikan.

Sayangnya, di era media sosial, kritik sering dibalas dengan klarifikasi panjang, bukan perbaikan nyata. Keluhan dijawab dengan poster, bukan kebijakan. Padahal rakyat tidak hidup dari desain grafis, mereka hidup dari harga beras yang masuk akal dan layanan publik yang tidak berbelit.

Jika pemimpin benar-benar mau mendengar dari dekat, mungkin ia akan lebih jarang marah pada kritik dan lebih sering malu pada kenyataan.

Mendengar dari dekat juga berarti memahami bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi cerita tentang menunda makan agar anak bisa sekolah. Bahwa pengangguran bukan sekadar persentase, tetapi rasa tak berguna yang menggerogoti harga diri. 

Bahwa ketimpangan bukan sekadar grafik, tetapi jarak antara gedung tinggi dan rumah yang atapnya bocor. Rakyat tidak meminta langit diturunkan. Mereka hanya ingin tanah dipijak bersama.

Negeri ini tidak kekurangan pemimpin yang pandai bicara. Yang langka adalah pemimpin yang pandai mendengar. Telinga mereka sering lebih cepat menangkap tepuk tangan daripada rintihan. Lebih peka pada sorak pendukung daripada bisikan yang lapar.

Padahal, sejarah sering membuktikan: kekuasaan runtuh bukan karena rakyat terlalu berisik, tetapi karena penguasa terlalu tuli.

Mendengar rakyat dari dekat adalah cara paling sederhana untuk tetap waras di tengah godaan kuasa. Ia seperti jangkar yang menahan kapal agar tidak hanyut oleh pujian.

Jika suatu hari pemimpin lebih sering turun ke gang sempit daripada ke studio televisi, lebih banyak duduk di kursi kayu daripada kursi empuk, mungkin kebijakan tidak lagi lahir sebagai perintah dari atas, tetapi sebagai jawaban dari bawah.

Karena sejatinya, rakyat tidak butuh pemimpin yang selalu benar. Mereka hanya butuh pemimpin yang mau mendengar dari dekat.

***

*) Oleh : Raga Arya, International Master Student  in Republic of China. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.