TIMES JAKARTA, JAKARTA – Inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi desa di berbagai wilayah Indonesia. 

BUMDes yang mampu menggali potensi lokal, menerapkan manajemen modern, serta melibatkan masyarakat secara aktif terbukti dapat menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berkelanjutan dan membuka lapangan kerja.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga Mei 2025 telah terbentuk 65.421 BUMDes dan BUMDes Bersama di seluruh Indonesia. 

Namun, baru 27.601 di antaranya yang berbadan hukum, atau sekitar 42% dari total yang ada. Meski jumlahnya terus bertambah, tantangan besar masih ditemukan pada aspek legalitas dan kelembagaan.

Sekitar 58% BUMDes yang belum berbadan hukum mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu kualitas tata kelola, kapasitas manajerial, dan kemampuan inovatif para pengelolanya. 

Ketiadaan legalitas ini membatasi akses terhadap pendanaan, kemitraan, serta kepercayaan publik faktor penting yang diperlukan agar BUMDes dapat berperan optimal sebagai penggerak ekonomi dan pendorong kemandirian masyarakat desa.

Inovasi sebagai Motor Ekonomi Desa

Dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, inovasi berperan penting sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Dr. H. Desiwantara, AP., M.Si., dalam bukunya Transformasi Ekonomi Desa, menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara inovatif agar mampu menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berkelanjutan. 

Artinya, cara pengelolaan lama yang monoton dan tanpa terobosan sudah tidak lagi relevan di era yang serba cepat dan kompetitif.

Inovasi BUMDes bisa dilakukan melalui pengembangan model usaha, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, hingga kolaborasi dengan pihak luar seperti swasta dan komunitas. 

Dengan cara ini, BUMDes bisa menciptakan produk yang bernilai lebih tinggi, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menjalankan usaha dengan lebih efisien. Inovasi juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah desa seperti pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan akses ekonomi.

Jika budaya inovasi terus dikembangkan dalam tata kelola BUMDes, maka desa akan menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri sekaligus pelaku utama pembangunan. BUMDes tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga motor perubahan sosial di tingkat lokal.

Profesionalisme, Fondasi Tata Kelola yang Kuat

Keberhasilan BUMDes tidak lepas dari pengelolaan yang profesional. Banyak BUMDes gagal berkembang bukan karena kurang potensi, tetapi karena dikelola tanpa sistem yang jelas, minim laporan keuangan, dan kurang transparansi kepada masyarakat. Tanpa tata kelola yang baik, usaha desa ini rawan stagnasi dan kerugian.

Suparji, dalam bukunya Pedoman Tata Kelola BUMDES, menekankan pentingnya prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMDes, yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. BUMDes harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengawas usaha, agar keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan desa.

Profesionalisme BUMDes mencakup rekrutmen pengelola yang kompeten, pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem akuntansi digital, serta pelaporan rutin kepada warga dan pemerintah desa. Dengan pendekatan ini, kepercayaan masyarakat meningkat, partisipasi pun tumbuh, dan BUMDes semakin kuat sebagai motor ekonomi desa.

Dukungan dan Partisipasi sebagai Kunci Keberhasilan BUMDes

Keberhasilan BUMDes tidak bisa dicapai sendirian. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak pemerintah desa hingga kabupaten, sektor swasta, dan masyarakat. 

Pemerintah dan mitra strategis berperan penting dalam memberikan regulasi yang mendukung, pelatihan, pendampingan, permodalan, hingga bantuan pemasaran. Kolaborasi ini menjadi dasar kuat untuk mengembangkan usaha yang sesuai potensi lokal dan dikelola secara profesional.

Beberapa BUMDes telah sukses lewat kerja sama dengan BUMN, koperasi, dan universitas. Kolaborasi ini membantu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat kemampuan pengelolaan secara inovatif. 

Seperti disampaikan Ibrahim (2024), BUMDes tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga agen perubahan sosial di desa. Keberhasilan ini makin nyata jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sangat penting agar BUMDes bisa bertahan dan berkembang. Lewat musyawarah desa, warga bisa ikut merancang usaha, mengawasi jalannya kegiatan, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung seperti lapangan kerja dan akses layanan yang lebih baik.

Dengan kerja sama semua pihak dan semangat gotong royong, BUMDes bisa menjadi penggerak utama ekonomi dan kemandirian desa.

Sebagai penutup BUMDes kini memegang peran strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Lebih dari sekadar entitas usaha, BUMDes mencerminkan kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal. 

Agar perannya benar-benar berdampak dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara inovasi usaha, tata kelola yang profesional dan transparan, serta dukungan aktif dari pemerintah dan mitra strategis.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa dengan pengelolaan serius dan pelibatan masyarakat, desa mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi yang tangguh. Untuk itu, penguatan kapasitas BUMDes harus menjadi agenda bersama. 

Dengan komitmen semua pihak, BUMDes dapat menjadi pilar pembangunan desa yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan bukan sekadar wacana, tetapi nyata hadir dalam kehidupan masyarakat.

***

*) Oleh : Ari Muhammad Syafari, S.Pd., CCDP., Bendahara Bumdes Citra Mandiri Jaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.