TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tengah derasnya arus media sosial, batas antara kreativitas dan keanehan semakin tipis. Salah satu fenomena yang belakangan sering muncul adalah konten kreator yang sengaja berpura-pura mengalami gangguan jiwa demi menarik perhatian. 

Mereka berbicara sendiri di jalanan, berperilaku tidak wajar di ruang publik, atau membuat sketsa seolah kehilangan kendali diri. Semua direkam, diunggah, lalu dinilai dari satu hal: seberapa viral.

Bagi sebagian pelakunya, ini bukan sekadar hiburan. Mereka menyebutnya pekerjaan. Jumlah penonton, iklan, dan donasi menjadi ukuran keberhasilan. Dalam logika platform digital, semakin ekstrem konten, semakin besar peluang masuk algoritma. Maka, berpura-pura gila dianggap sebagai strategi bertahan hidup di tengah persaingan yang semakin ketat.

Masalahnya, praktik ini tidak berdiri di ruang kosong. Ia tumbuh dalam ekosistem digital yang memberi insentif pada sensasi, bukan substansi. Kreator yang membuat konten edukatif sering kalah perhatian dibanding mereka yang menyajikan perilaku aneh dan mengejutkan. Akibatnya, standar “kreatif” bergeser menjadi “seaneh mungkin”.

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana pekerjaan di era digital tidak selalu dibangun atas keterampilan yang sehat secara sosial. Ketika pasar menghargai tontonan yang mengundang tawa instan, sebagian orang rela menanggalkan martabatnya demi pengakuan dan penghasilan. Di sinilah persoalan mulai serius: publik tidak hanya mengonsumsi hiburan, tetapi ikut membentuk arah perilaku sosial.

Berpura-pura gila sebagai konten tidak bisa dilepaskan dari isu kesehatan mental. Di Indonesia, stigma terhadap gangguan jiwa masih tinggi. Banyak penderita yang mengalami diskriminasi, dijauhi, bahkan dipasung. Ketika kondisi ini dijadikan bahan candaan, pesan yang sampai ke publik adalah bahwa gangguan mental adalah sesuatu yang lucu dan layak dipertontonkan.

Dampaknya bisa panjang. Masyarakat menjadi semakin tidak sensitif terhadap penderitaan nyata. Orang dengan gangguan mental dipersepsikan sebagai objek hiburan, bukan individu yang membutuhkan dukungan dan layanan kesehatan. Upaya edukasi yang selama ini dilakukan tenaga medis dan pegiat kesehatan mental bisa runtuh oleh konten berdurasi satu menit yang viral.

Di sisi lain, para kreator sering berdalih bahwa mereka hanya mengikuti selera pasar. Algoritma tidak peduli pada etika, hanya pada angka interaksi. Dalam situasi ekonomi yang sulit dan lapangan kerja yang sempit, media sosial memang tampak sebagai jalan pintas untuk bertahan. Namun, menjadikan eksploitasi simbol gangguan jiwa sebagai profesi tetap menyisakan pertanyaan moral.

Apakah semua cara sah jika mendatangkan uang? Apakah popularitas bisa membenarkan pengaburan nilai kemanusiaan?

Platform digital sebenarnya memiliki tanggung jawab besar. Mereka bukan hanya penyedia ruang, tetapi juga pengatur arus perhatian publik. Ketika konten semacam ini terus direkomendasikan, platform secara tidak langsung ikut melegitimasi praktik tersebut. Moderasi konten yang longgar membuat batas antara hiburan dan pelecehan sosial semakin kabur.

Pemerintah pun tidak bisa sepenuhnya lepas tangan. Regulasi tentang konten digital masih lebih banyak menyoroti aspek politik dan pornografi, sementara dampak sosial-psikologis sering terabaikan. Padahal, pengaruh konten viral terhadap pola pikir generasi muda sangat nyata. Banyak remaja meniru gaya konten yang dianggap cepat menghasilkan uang, tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Namun, tanggung jawab terbesar tetap ada pada publik. Selama konten semacam ini terus ditonton, dibagikan, dan diberi komentar, selama itu pula ia akan diproduksi. Algoritma bekerja mengikuti perilaku pengguna. Jika penonton berhenti memberi panggung, maka jenis konten ini perlahan kehilangan daya hidupnya.

Perlu juga disadari bahwa tidak semua kreator yang berpura-pura gila melakukannya karena ingin merendahkan. Sebagian hanya terjebak dalam sistem yang menuntut sensasi terus-menerus. Tetapi pemahaman ini tidak otomatis membenarkan praktiknya. Kreativitas tidak seharusnya tumbuh dengan mengorbankan kelompok rentan.

Media, sebagai penghubung antara dunia digital dan ruang publik, memiliki peran penting untuk memberi konteks. Fenomena ini perlu dibahas secara kritis, bukan sekadar diliput sebagai tren unik. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pembaca yang berpikir.

Jika pekerjaan didefinisikan sebagai apa pun yang bisa viral, maka ruang publik akan dipenuhi oleh kompetisi untuk menjadi paling ekstrem. Namun, jika publik mulai menghargai konten yang memberi nilai tambah, maka arah produksi akan ikut berubah.

Berpura-pura gila mungkin menghasilkan uang hari ini. Tetapi biaya sosialnya bisa jauh lebih mahal di masa depan: normalisasi ejekan terhadap penderitaan, turunnya empati, dan semakin dangkalnya standar kreativitas. Di tengah dunia yang sudah penuh kegaduhan, barangkali yang paling kita butuhkan bukan tontonan yang makin aneh, melainkan konten yang membuat kita tetap manusia. (*)

***

*) Oleh : Raga Arya, International Master Student in Republic of China. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.