Jakarta – Indonesia sesungguhnya sedang berdiri di atas tambang emas bernama ekonomi syariah. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya potensi, melainkan pada keberanian dan keseriusan kita mengelolanya. 

Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan populasi Muslim terbesar secara global, Indonesia memiliki modal demografis yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Pertanyaannya sederhana: apakah ekonomi syariah akan terus menjadi pelengkap, atau berani kita dorong menjadi arus utama pertumbuhan ekonomi nasional?

Data global memberi sinyal optimisme. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dalam Global Islamic Economic Indicator, setelah Malaysia dan Arab Saudi. 

Bahkan di beberapa sektor, Indonesia tampil sebagai pemimpin: peringkat pertama busana muslim (modest fashion), peringkat kedua pariwisata ramah Muslim, serta peringkat kedua sektor farmasi dan kosmetik halal.

Artinya, dunia sudah mengakui ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Ini bukan pencapaian kecil. Ini adalah fondasi besar yang jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi mesin pertumbuhan baru.

Total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai ribuan triliun rupiah dengan pertumbuhan dua digit setiap tahun. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu penerbit green sukuk dan sukuk berkelanjutan terbesar di dunia. 

Instrumen keuangan syariah terbukti mampu membiayai proyek hijau, energi terbarukan, hingga pembangunan berkelanjutan. Jadi, ekonomi syariah bukan hanya soal halal-haram, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keadilan ekonomi.

Namun potensi saja tidak cukup. Ada dua kunci utama agar ekonomi syariah benar-benar menjadi tulang punggung baru ekonomi nasional: regulasi yang kuat dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Tanpa regulasi yang tegas dan terintegrasi, ekonomi syariah akan berjalan tersendat. Industri halal masih menghadapi tumpang tindih aturan, standar yang belum sepenuhnya diakui global, serta koordinasi antarlembaga yang belum solid. Padahal, kejelasan regulasi adalah fondasi kepercayaan pasar.

Kunci kedua adalah SDM. Kita membutuhkan ahli keuangan syariah, auditor halal, pelaku industri kreatif halal, hingga pengusaha muda yang paham ekosistem syariah. Ekonomi syariah tidak bisa tumbuh hanya dengan jargon religius; ia butuh profesionalisme dan kompetensi kelas dunia.

Bank Indonesia telah menggagas berbagai inisiatif strategis: penguatan pesantren melalui Gerbang Santri, akselerasi ekspor halal lewat JAWARA Ekspor, percepatan sertifikasi melalui GEMA Halal, hingga penguatan literasi melalui LENTERA EMAS. Langkah ini patut diapresiasi karena menyentuh hulu hingga hilir dari produksi hingga pembiayaan.

Pemerintah juga mulai menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Dukungan terhadap likuiditas perbankan syariah, penguatan pembiayaan produktif, serta sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebagai sektor pinggiran.

Namun kita juga harus jujur membaca tantangan. Market share perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Literasi halal lifestyle belum merata. Keterhubungan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah masih lemah. Konsumsi produk halal meningkat, tetapi kapasitas produksi domestik belum sepenuhnya mampu mengimbangi.

Belum lagi persoalan tata kelola dan manajemen risiko. Industri halal membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Tanpa digitalisasi yang kuat, kita akan tertinggal dalam kompetisi global.

Di tingkat global, nilai ekonomi syariah telah menembus puluhan ribu triliun rupiah. Indonesia baru mengambil porsi kecil dari kue besar itu. Jika ingin melakukan quantum leap lompatan ekonomi menuju pertumbuhan 8–10 persen ekonomi syariah harus dijadikan salah satu penggerak utama. Lalu apa yang perlu dilakukan?

Pertama, ekonomi syariah harus ditetapkan sebagai program nasional yang terintegrasi. Semua kementerian, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga terkait harus berjalan dalam satu orkestrasi besar. Tidak boleh ada ego sektoral.

Kedua, pembentukan atau penguatan badan koordinasi ekonomi syariah yang solid dan efektif. Koordinasi adalah kunci agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ketiga, fokus pada sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif global: makanan halal, busana muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata ramah Muslim, serta keuangan syariah. Jika dikembangkan serius, sektor-sektor ini dapat menjadi sumber devisa baru.

Keempat, percepatan literasi dan inklusi. Ekonomi syariah tidak boleh hanya dinikmati kelas menengah ke atas. Ia harus menyentuh UMKM, petani, nelayan, hingga pesantren. Prinsipnya jelas: menyejahterakan yang lemah tanpa memiskinkan yang kuat.

Kelima, digitalisasi. Industri halal dan keuangan syariah harus masuk ke era fintech, blockchain, dan integrasi data. Tanpa itu, kita hanya menjadi pasar, bukan pemain.

Yang tak kalah penting, ekonomi syariah harus dijaga dari sekadar simbolisme. Ia bukan label kosmetik. Ia adalah sistem nilai keadilan, transparansi, keberkahan, dan keberlanjutan. Jika dijalankan dengan benar, ekonomi syariah dapat menjadi pelindung bagi yang lemah dan pengingat bagi yang kuat.

Indonesia sering digambarkan sebagai negara dengan ekonomi yang stabil. Stabilitas itu adalah modal awal. Tetapi untuk naik kelas, kita butuh diferensiasi. Ekonomi syariah adalah salah satu diferensiasi strategis yang bisa mengangkat posisi Indonesia di panggung global.

Masa depan ekonomi syariah Indonesia bukan soal mimpi, melainkan soal keberanian mengambil keputusan hari ini. Jika regulasi diperkuat, SDM ditingkatkan, dan kolaborasi diperluas, Indonesia bukan hanya menjadi pasar ekonomi syariah dunia tetapi produsen dan pemimpinnya.

Kini saatnya membaca peta dengan jernih. Potensinya besar, jalannya terbuka, tantangannya nyata. Tinggal satu pertanyaan tersisa: apakah kita siap menjadikannya arus utama ekonomi Indonesia masa depan?

***

*) Oleh : Aji Setiawan, Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia-Reformasi Korda Dista Yogyakarta 1999-2002.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.