JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah gagasan mulia. Tidak ada yang salah dengan niat negara ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Kita semua sepakat, generasi kuat lahir dari perut yang kenyang dan nutrisi yang cukup. Namun, persoalannya bukan pada niat, melainkan pada cara pelaksanaannya.

Sebagai masyarakat, saya melihat polemik MBG muncul bukan karena rakyat menolak makan bergizi gratis, tetapi karena publik mempertanyakan efektivitas, kesiapan sistem, serta potensi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran jika program ini dijalankan secara serempak di seluruh Indonesia.

Indonesia bukan negara kecil. Kondisi geografis, infrastruktur, hingga kapasitas pengawasan di setiap daerah sangat berbeda. Maka menurut saya, kebijakan sebesar MBG tidak seharusnya diberlakukan sekaligus secara nasional dalam waktu bersamaan. Ini bukan proyek kecil; ini menyangkut logistik, distribusi bahan pangan, pengawasan mutu, dan dana triliunan rupiah.

Saya berpendapat, MBG seharusnya dimulai dari provinsi-provinsi terpencil terlebih dahulu. Daerah yang benar-benar memiliki tingkat kerawanan gizi tinggi, akses pangan terbatas, dan angka stunting yang memprihatinkan. 

Dari sana, pemerintah bisa melakukan evaluasi menyeluruh: apakah sistem distribusinya berjalan baik? Apakah kualitas makanan terjaga? Apakah ada kebocoran anggaran? Apakah benar anak-anak yang membutuhkan menerima manfaatnya?

Setelah sistem matang dan teruji, barulah program diperluas secara bertahap ke provinsi yang lebih besar. Pendekatan bertahap ini jauh lebih realistis dan minim risiko dibandingkan kebijakan serempak yang berpotensi menimbulkan kekacauan administratif.

Selain soal bertahap, saya juga melihat ada solusi yang lebih efisien dan minim celah korupsi.

Pertama, negara bisa memberikan dana langsung kepada orang tua siswa, misalnya Rp15.000 hingga Rp20.000 per hari, agar orang tua bisa memasakkan makanan bergizi untuk anaknya sendiri. 

Skema ini lebih sederhana dan memotong rantai distribusi panjang yang seringkali menjadi lahan permainan oknum. Orang tua tentu lebih memahami selera dan kebutuhan anaknya. Dengan panduan gizi yang jelas dari Badan Gizi Nasional, orang tua bisa menyesuaikan menu tanpa harus bergantung pada vendor besar.

Model ini juga menghidupkan ekonomi keluarga secara langsung. Uang berputar di pasar tradisional, di warung sekitar rumah, bukan hanya di perusahaan katering skala besar. Dampaknya bisa lebih merata.

Kedua, jika pemberian dana langsung dianggap berisiko atau sulit diawasi, alternatifnya adalah menyerahkan pengelolaan kepada dapur sekolah. Sekolah bisa memiliki tim dapur sendiri yang memasak makanan untuk siswa setiap hari. Pengawasan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional melalui panduan bahan dan standar menu yang wajib dipenuhi.

Dengan model dapur sekolah, makanan dapat disajikan dalam keadaan hangat dan lebih terkontrol kualitasnya. Tidak ada lagi cerita makanan basi di perjalanan atau kualitas yang menurun karena distribusi jarak jauh. Selain itu, pengawasan menjadi lebih mudah karena terpusat di sekolah, bukan tersebar di banyak vendor eksternal.

Menurut saya, keterlibatan vendor besar dalam skala nasional justru membuka potensi kebocoran anggaran. Semakin panjang rantai pengadaan, semakin besar pula peluang mark-up harga dan permainan proyek. Kita sudah terlalu sering belajar dari pengalaman bahwa proyek besar tanpa pengawasan ketat rawan disalahgunakan.

MBG jangan sampai menjadi proyek yang terlihat megah di atas kertas tetapi bermasalah di lapangan. Jangan sampai niat baik justru melahirkan polemik baru karena tata kelola yang kurang matang.

Prinsip dasar kebijakan publik adalah tepat sasaran, efisien, dan transparan. 

Jika tujuan MBG adalah meningkatkan gizi anak, maka yang harus menjadi fokus utama adalah hasilnya: apakah anak benar-benar mendapatkan makanan bergizi setiap hari? Bukan sekadar seremonial pembagian makanan atau angka statistik yang terlihat bagus di laporan.

Saya percaya, kebijakan yang baik bukan kebijakan yang terburu-buru, tetapi kebijakan yang dirancang dengan realistis dan diuji secara bertahap. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi dan kritik sebagai bagian dari perbaikan sistem, bukan dianggap sebagai bentuk penolakan.

Kita semua ingin generasi Indonesia tumbuh cerdas dan sehat. Tetapi cara mencapainya harus bijak. Memulai dari daerah terpencil, menerapkan secara bertahap, meminimalkan peran vendor besar, memberikan opsi dana langsung ke orang tua atau memperkuat dapur sekolah, serta memastikan pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional adalah jalan tengah yang menurut saya lebih rasional.

Program sebesar MBG bukan sekadar soal memberi makan. Ini soal tata kelola, integritas, dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil. Jika dikelola dengan tepat, MBG bisa menjadi solusi. Tetapi jika tergesa-gesa dan tanpa sistem yang kuat, ia berpotensi menjadi polemik panjang.

Sebagai warga negara, saya tidak menolak gagasan makan bergizi gratis. Saya hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar sampai ke piring anak-anak kita, bukan berhenti di meja-meja oknum. Yang kita jaga bukan sekadar program. Kita sedang menjaga masa depan generasi bangsa.

***

*) Oleh : Muhammad Mufid, Penulis Disabilitas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim