JAKARTA – Di balik setiap porsi makan bergizi gratis yang tersaji, ada rantai panjang produksi pangan yang melibatkan petani, peternak, dan nelayan kecil. Pertanyaannya: apakah mereka ikut terangkat oleh program ini, atau justru hanya menjadi penonton dari arus besar anggaran negara?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan saat ini merupakan salah satu kebijakan sosial paling besar dan ambisius dalam sejarah APBN Indonesia. Niat awalnya sederhana dan mulia: memastikan anak-anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui menerima makanan bergizi gratis setiap hari dengan harapan besar menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, dan membentuk fondasi manusia unggul di masa depan.

Namun MBG sejatinya lebih dari sekadar program makan siang gratis. Di balik angka miliaran porsi makanan dan triliunan rupiah anggaran, tersimpan peluang strategis besar yang sering kali luput dari perdebatan publik: memberdayakan petani, peternak, dan nelayan kecil di seluruh Indonesia. Inilah esensi yang seharusnya tidak tenggelam dalam polemik soal besaran anggaran atau teknis distribusi semata.

Besarnya skala program ini membuat kita tidak bisa melihatnya secara parsial. Untuk memahami dampaknya, kita harus melihat terlebih dahulu seberapa besar arus sumber daya yang sedang digerakkan negara.

Arus Dana Raksasa 

Program ini dirancang dengan cakupan yang sangat luas. Pemerintah menetapkan target penerima manfaat sekitar 82 juta orang pada 2026 terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh provinsi. 

Untuk mendukung target sebesar itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun pada 2026 melalui APBN. Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program dengan belanja terbesar dalam struktur fiskal nasional. 

Jika dibandingkan dengan total belanja negara tahun 2026 yang diproyeksikan sekitar Rp3.800 triliun, maka MBG menyerap kurang lebih 8–9 persen dari total APBN. Ini adalah porsi yang sangat signifikan untuk satu program sosial.

Untuk memahami skala tersebut, kita bisa membayangkan bahwa Rp335 triliun berarti sekitar Rp915 miliar dibelanjakan setiap hari demi memastikan makanan bergizi tersaji bagi puluhan juta penerima manfaat. 

Pada Januari 2026 saja, Badan Gizi Nasional melaporkan penyaluran dana mencapai sekitar Rp855 miliar per hari. Angka-angka ini bukan sekadar statistik fiskal. Ini adalah arus uang publik dalam jumlah raksasa yang setiap harinya bergerak dari kas negara menuju rantai pasok pangan nasional.

Di titik inilah pertanyaan mendasarnya muncul: ke mana aliran dana sebesar itu berakhir? Apakah ia menguatkan struktur produksi lokal, atau justru terkonsentrasi pada pelaku besar yang sudah mapan?

Pertanyaan tersebut membawa kita pada dimensi yang lebih dalam: MBG bukan hanya program distribusi makanan, melainkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan sistem produksi pangan nasional.

Dari Program Konsumsi ke Ekosistem Produksi

MBG tidak boleh berhenti sebagai program konsumsi. Ia harus dibaca sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Sebab bahan pangan yang disajikan setiap hari beras, telur, susu, ayam, daging, ikan, sayur, buah tidak lahir begitu saja. Ia berasal dari sawah, kandang, kebun, tambak, dan lautan milik jutaan petani, peternak, dan nelayan kecil di berbagai penjuru negeri.

Bayangkan jika sebagian besar kebutuhan pangan untuk 82 juta penerima manfaat itu diserap langsung dari produksi lokal. Beras dibeli dari petani sekitar sekolah. Telur dan ayam disuplai peternak rakyat. Ikan berasal dari tangkapan nelayan setempat. Sayuran diambil dari kelompok tani desa. Susu berasal dari koperasi peternak sapi perah. 

Uang ratusan miliar rupiah yang beredar setiap hari tidak hanya berhenti di dapur-dapur MBG, melainkan berputar di desa-desa dan kampung pesisir, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat daya beli, dan menciptakan multiplier effect yang nyata.

Namun kenyataan tidak selalu berjalan otomatis seperti itu. Tanpa desain kebijakan yang afirmatif dan tata kelola yang jelas, risiko monopoli pasar selalu terbuka. Tender besar dan mekanisme pengadaan berskala nasional berpotensi lebih mudah dimenangkan oleh pemasok besar yang memiliki kapasitas logistik dan modal kuat. 

Sementara petani, peternak, dan nelayan kecil yang justru paling membutuhkan kepastian pasar sering kali tertinggal karena keterbatasan akses, standar mutu, atau persyaratan administratif.

Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan implementasi. Laporan menunjukkan bahwa pada 2025 jumlah dapur penyedia makanan belum sepenuhnya mampu menjangkau target awal. 

Keterbatasan infrastruktur menyebabkan realisasi penerima manfaat berada di bawah proyeksi semula. Tantangan logistik ini menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG tidak hanya soal alokasi dana, tetapi juga soal kesiapan sistem produksi dan distribusi.

Di sisi lain, beberapa laporan tentang masalah mutu pangan dan kasus keracunan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa tata kelola kualitas juga menjadi pekerjaan rumah yang serius. Ini semakin menegaskan bahwa MBG tidak cukup dipahami sebagai proyek distribusi makanan dalam skala besar. Ia harus dirancang sebagai ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu.

Karena itu, fokus pada petani, peternak, dan nelayan kecil menjadi sangat esensial. Kepastian pasar adalah kunci utama peningkatan kesejahteraan produsen pangan rakyat. Bagi petani, peternak, dan nelayan kecil, kepastian pasar adalah segalanya. Fluktuasi harga dan ketergantungan pada tengkulak selama ini menjadi lingkaran yang sulit diputus. MBG sesungguhnya menawarkan peluang memutus mata rantai itu.

Jika MBG menyediakan kontrak pembelian langsung dan berjangka kepada kelompok tani, koperasi peternak, dan komunitas nelayan, maka mereka memiliki jaminan permintaan yang stabil. 

Kontrak pembelian jangka panjang, serapan tetap, dan harga yang wajar dapat menjadi penyangga stabilitas pendapatan. Kepastian ini mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga yang selama ini sering melemahkan posisi tawar mereka.

Dengan kepastian permintaan, produsen kecil berani meningkatkan kapasitas produksi. Mereka terdorong memperbaiki mutu, memenuhi standar gizi, dan naik kelas. Keterlibatan dalam rantai pasok MBG juga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan. Jika dibarengi dengan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan, maka MBG bisa menjadi pendorong modernisasi sektor pangan rakyat.

Lebih jauh lagi, jika program ini mendorong kemitraan dengan koperasi peternak, kelompok tani, dan komunitas nelayan, maka yang tumbuh bukan hanya produksi, tetapi juga kelembagaan ekonomi rakyat. Uang negara yang berputar di desa dan kampung pesisir akan memperkuat ekonomi lokal secara sistemik. 

Ketika bahan pangan dipasok dari wilayah sekitar, maka dampak ekonominya tidak bocor keluar daerah. Perputaran uang menciptakan lapangan kerja tambahan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Inilah yang membedakan program konsumsi biasa dengan strategi pembangunan ekonomi. Produksi lokal yang kuat juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Program makan bergizi yang bersandar pada impor atau pemasok terbatas tidak akan menciptakan fondasi yang kokoh. Sebaliknya, jika basis produksinya diperkuat di tingkat lokal, maka MBG menjadi bagian dari strategi besar membangun kedaulatan pangan.

Jika MBG hanya dilihat sebagai proyek distribusi makanan, maka ia berhenti pada aspek sosial. Tetapi jika ia dirancang sebagai ekosistem pangan terintegrasi, maka ia menjadi instrumen transformasi struktural.

“Program makan bergizi bukan hanya tentang memberi makan hari ini, tetapi tentang siapa yang diberdayakan untuk memastikan pangan tersedia esok hari.”

Ukuran Keberhasilan yang Sesungguhnya

Dalam konteks ini, MBG sebenarnya menyimpan potensi sejarah. Ia bisa menjadi jembatan antara kebijakan sosial dan transformasi ekonomi. Program ini bukan hanya tentang memberi makan hari ini, tetapi tentang membangun sistem pangan nasional yang lebih adil dan inklusif untuk esok hari.

Besarnya anggaran Rp335 triliun pada 2026, sekitar 8–9 persen dari total APBN membuat MBG terlalu besar untuk gagal dan terlalu strategis untuk dipersempit maknanya. Setiap rupiah yang dikeluarkan seharusnya tidak hanya dihitung dari jumlah porsi makanan yang tersaji, tetapi juga dari berapa banyak petani, peternak, dan nelayan yang memperoleh kepastian pasar, berapa banyak yang naik kelas, dan berapa banyak desa serta kampung pesisir yang ekonominya bergerak.

Jika MBG hanya menjadi proyek distribusi pangan dengan rantai pasok yang terkonsentrasi, maka ia akan kehilangan momentum sejarahnya. Namun jika ia didesain sebagai ekosistem pemberdayaan, maka program ini bisa menjadi warisan pembangunan yang mengubah wajah pertanian, peternakan, dan perikanan Indonesia.

Ukuran keberhasilan MBG tidak semata-mata terletak pada angka 82 juta penerima manfaat atau ratusan triliun rupiah anggaran. Keberhasilannya terletak pada apakah program ini mampu menghadirkan keberpihakan nyata kepada mereka yang selama ini berada di hulu sistem pangan petani, peternak, dan nelayan kecil yang setiap hari bekerja memastikan pangan tersedia.

Karena kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada kemampuannya memberi makan rakyatnya, tetapi pada kemampuannya memberdayakan rakyatnya untuk menghasilkan pangan itu sendiri. Jika MBG mampu menjelma menjadi momentum pemberdayaan, bukan sekadar proyek belanja negara, maka di sanalah letak nilai strategisnya yang sesungguhnya.

***

*) Oleh : Yoseph Heriyanto, Ketua Serikat Tani Bumi Intanpari (Serta Bumi) dan Ketua Bidang Litbang dan Inovasi DPP Forum Membangun Desa (Formades). 

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.