Jakarta – Kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah Indonesia lahir dari niat mulia, yaitu memastikan seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga berpendapatan rendah, mendapatkan asupan gizi yang layak setiap hari. 

Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka tengkes, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045.” 

Walaupun didasari niat mulia, implementasi MBG menuai banyak kritik, mulai dari persoalan penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keamanan pangan, ketidaklayakan menu, hingga adaptasi kebijakan MBG terhadap keragaman kondisi daerah. 

Oleh karena itu, perlu diperjuangkan reformasi kebijakan MBG dengan tujuan agar kebijakan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis pemerintah, tetapi gerakan nasional menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kasus keracunan berulang yang menimpa sejumlah murid penerima manfaat MBG di berbagai daerah menjadi alarm keras bagi pemerintah. Berdasarkan laporan dan berita di media massa, penyebabnya beragam: penggunaan bahan makanan yang sudah tidak segar, pencemaran pestisida, hingga ketidakhigienisan proses masak dan distribusi. 

Banyak, SPPG terutama di daerah tertinggal, belum memiliki dapur standar, peralatan masak berbahan stainless, dan sistem penyimpanan dingin (cool storage) yang layak. Dalam konteks sistem keamanan pangan, halhal di atas termasuk sebagai kelalaian teknis yang menjadikannya sebagai kelemahan struktural kebijakan MBG.

Hemat penulis, pemerintah harus memperlakukan MBG layaknya program industri pangan nasional, bukan menganggapnya sebagai kegiatan sosial. Sehingga ada konsekuensi berupa audit komprehensif terhadap seluruh rantai pasok mulai dari petani, pemasok, hingga SPPG menjadi keharusan. 

Setiap SPPG harus memiliki sertifikasi keamanan pangan dan halal, sementara jika ditemui insiden pelanggaran perlu disanksi tegas. Pengawasan ganda oleh BPOM dan Dinas Kesehatan daerah melalui sampling berkala akan memperkuat sistem kepercayaan publik. Dengan demikian, keamanan pangan bukan lagi titik rawan, tetapi indikator utama keberhasilan MBG.

Selanjutnya mengenai diversifikasi pangan yang menjadi komponen penting dalam kebijakan MBG. Pasca reformasi, setiap rezim pemerintahan di Indonesia selalu berambisi mengurangi ketergantungan pada beras dan membangun budaya pangan lokal yang lebih beragam. Di era pemerintahan Prabowo hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan sagu, ubi, dan jagung ke dalam menu MBG. 

Sejauh ini pelaksanaan diversifikasi pangan pada menu MBG di lapangan sering tidak konsisten. Menu yang diharapkan penuh variasi justru berputar pada makanan yang itu-itu saja, sehingga siswa cepat bosan dan tingkat mengonsumsi menurun. 

Pendekatan struktural untuk mengatasi masalah ini adalah memperkuat keterlibatan petani lokal melalui koperasi atau food hub. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dapat memberikan subsidi benih tanaman pangan selain padi dan pelatihan pengolahan bahan pangan alternatif. 

Misalnya, di daerah Jawa Barat, petani bisa diberdayakan untuk menanam singkong varietas tinggi gizi, yang kemudian diolah menjadi nugget singkong atau brownies bergizi oleh SPPG. Pendekatan ini tidak hanya memperluas diversifikasi menu, namun membangun jejaring ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan dari bawah.

Salah satu kelemahan kebijakan MBG saat ini adalah sifat teknisnya yang terlalu seragam. Target komposisi gizi dan bahan lokal yang diatur secara nasional sering kali tidak realistis bagi daerah dengan kondisi agroekologi tertentu. 

Di Papua, misalnya, bahan pangan pokok seperti sagu dan ikan mudah diperoleh, tapi sayuran segar sulit dijaga mutunya karena jarak distribusi. Sebaliknya, di Jawa, komoditas lokal melimpah, tapi beban distribusi dan jumlah penerima manfaat sangat besar. 

Reformasi kebijakan MBG perlu menggunakan pendekatan zoning berbasis ekoregion dan potensi sumber daya lokal. Akademisi dan praktisi agribisnis serta gizi di tiap wilayah dapat dilibatkan untuk menyusun standar menu regional yang fleksibel namun tetap memenuhi nilai gizi minimum. 

Selanjutnya, aplikasi digital terintegrasi perlu dikembangkan untuk memantau pasokan bahan, biaya, hingga status keamanan pangan secara real-time. Dengan cara ini, kebijakan MBG dapat bergerak dinamis mengikuti perubahan kondisi di lapangan tanpa kehilangan arah strategis.

Jika dikelola secara tidak efektif, MBG dapat menjadi beban fiskal bagi APBN. Anggaran triliunan rupiah per tahun tidak akan berarti banyak bila manfaat gizinya tidak terukur. Lebih buruk lagi, kasus keracunan dapat menimbulkan trauma sosial yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, bila dikelola dengan tepat, MBG mampu menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan dan sektor UMKM.

Kita dapat membayangkan sebuah model ekosistem agribisnis di mana Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya bertanggung jawab menyalurkan makanan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yaitu petani lokal memproduksi bahan pangan, koperasi menyalurkan, SPPG mengolah, dan sekolah menjadi titik distribusi. 

Dampak ganda akan tercipta yaitu anak-anak mendapat makanan bergizi, sementara masyarakat di sekitarnya memperoleh sumber penghidupan yang stabil. Dengan demikian, MBG bukan hanya investasi gizi anak, tapi juga upaya pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang.

Inklusif dan Akuntabel

Di era teknologi digital, solusi inovatif seperti blockchain dapat diterapkan untuk memastikan transparansi dari kebun hingga piring. Setiap bahan pangan yang digunakan untuk MBG bisa memiliki kode pelacakan, sehingga penyimpangan dapat segera terdeteksi. 

Pemerintah melalui BGN juga dapat bekerja sama dengan startup kuliner lokal untuk mengembangkan menu yang menarik bagi anak-anak, misalnya nugget talas, es krim jagung manis, atau burger tempe. Sebelum diterapkan secara nasional, pilot project berbasis inovasi gizi ini bisa diuji di 100 SPPG prioritas dengan tujuan memberikan bukti empiris tentang efisiensi dan efektivitas inovasinya.

Kebijakan MBG yang ideal harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan akuntabilitas. Anak-anak dengan kebutuhan khusus juga berhak atas menu yang sesuai kondisi mereka, misalnya bebas alergen atau rendah gula. 

Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi terkait menu, nilai gizi, dan kinerja penyedia makanan. Dashboard publik berbasis daring dapat menjadi instrumen pengawasan sosial yang efektif, di mana orang tua dan komunitas lokal ikut memantau kualitas kebijakan MBG.

Kebijakan MBG bukan sekadar persoalan teknis penyediaan makanan, tetapi cerminan visi bangsa tentang bagaimana ia menghargai generasi mudanya. Reformasi kebijakan MBG adalah langkah strategis yang menentukan kualitas manusia Indonesia di masa depan berupa generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. 

Dengan memperkuat tata kelola, memperluas diversifikasi pangan, dan menjamin keamanan pangan di setiap tahapan implementasinya, Indonesia tidak hanya memberi makan anak-anaknya, tetapi juga memberi harapan akan masa depan yang berdaulat pangan dan berkeadilan sosial. (*)

***

*) Oleh : Prima Gandhi, Ketua PPI Jepang 2024-2025 dan Mahasiswa Pascasarjana Tokyo University of Agriculture (NODAI).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.