Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah di era Presiden Prabowo. Tujuannya mulia: meningkatkan kualitas gizi pelajar Indonesia sekaligus menjadi salah satu jawaban atas persoalan stunting yang masih membayangi masa depan generasi muda. 

Dengan cakupan nasional dan anggaran yang tidak sedikit, program ini membawa harapan besar. Namun di balik ambisi yang megah, muncul pertanyaan mendasar: apakah besarnya biaya sudah sebanding dengan kualitas gizi dan keamanan yang diterima anak-anak?

Tak bisa dipungkiri, publik menyambut MBG dengan ekspektasi tinggi. Logikanya sederhana: jika anggaran besar digelontorkan, hasilnya pun harus maksimal. 

Program dengan dana triliunan rupiah seharusnya mampu menghadirkan makanan yang benar-benar memenuhi standar gizi, higienis dalam proses pengolahan, serta aman saat didistribusikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang belum sepenuhnya ideal.

Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa kualitas makanan di beberapa daerah belum konsisten. Bahkan, kasus keracunan masih terjadi. 

Data yang dirilis Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan bahwa dari Januari hingga 31 Oktober 2025 terdapat 16.109 kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG. 

Angka tersebut tentu mengundang keprihatinan. Program yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru berisiko membahayakan jika pengelolaannya tidak dilakukan secara cermat.

Persoalan ini menunjukkan bahwa masalah MBG bukan semata pada besar-kecilnya anggaran, melainkan pada kesiapan sistem. Program berskala nasional tidak cukup hanya bermodalkan niat baik dan dana besar. Ia membutuhkan tata kelola yang presisi, standar operasional yang jelas, serta pengawasan berlapis. Tanpa itu, kualitas di satu daerah bisa sangat berbeda dengan daerah lain. 

Ketika standar gizi, kebersihan, dan proses pengolahan tidak diatur secara tegas dan seragam, maka kualitas makanan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing penyedia. Di sinilah potensi masalah muncul.

Lebih jauh lagi, program perbaikan gizi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pembagian makanan. Ia adalah bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat yang semestinya berbasis perencanaan ilmiah. 

Penyusunan menu seharusnya melibatkan ahli gizi agar komposisi nutrisi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang pelajar. Tanpa perhitungan yang tepat, makanan yang tampak “lengkap” belum tentu memenuhi kebutuhan protein, zat besi, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan anak-anak.

Selain perencanaan menu, aspek keamanan pangan menjadi krusial. Proses pengolahan makanan dalam jumlah besar membutuhkan standar kebersihan yang ketat. Dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga distribusi, semua harus mengikuti prosedur yang jelas. 

Jika satu saja tahap terabaikan, risiko kontaminasi meningkat. Kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah seharusnya menjadi alarm keras bahwa sistem pengendalian mutu perlu diperkuat.

Dalam konteks kebijakan publik, setiap rupiah dana negara membawa tanggung jawab. Anggaran besar bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kualitas layanan. 

Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa juta pelajar menerima makanan, tetapi juga dari seberapa aman dan bergizinya makanan tersebut. Jika masih ditemukan makanan tidak layak konsumsi, maka evaluasi menyeluruh adalah keharusan, bukan pilihan.

Perbaikan ke depan perlu diarahkan pada beberapa hal mendasar. Pertama, pemerintah harus menetapkan standar nasional yang tegas terkait komposisi gizi, keamanan pangan, serta prosedur distribusi. Standar ini tidak boleh bersifat normatif semata, tetapi harus memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

Kedua, pelibatan tenaga profesional seperti ahli gizi dan sanitarian harus menjadi bagian integral dari program. Penyusunan menu tidak cukup hanya mempertimbangkan harga dan ketersediaan bahan, tetapi juga kebutuhan nutrisi berdasarkan usia dan aktivitas pelajar. Dengan pendekatan berbasis ilmu, kualitas gizi bisa lebih terjamin.

Ketiga, pengawasan eksternal perlu diperkuat. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan di daerah harus dioptimalkan dalam memeriksa bahan baku, tempat produksi, hingga distribusi makanan. Pengawasan rutin dan terstruktur akan meminimalkan risiko kesalahan yang berujung pada keracunan.

Terakhir, evaluasi berkala dan transparan menjadi kunci. Program sebesar MBG tidak boleh berjalan tanpa umpan balik yang terbuka. 

Data terkait kualitas makanan, kasus kesehatan, serta efektivitas peningkatan gizi harus dipublikasikan secara akuntabel. Dengan begitu, publik dapat ikut mengawasi sekaligus memberi masukan.

MBG adalah kebijakan dengan niat besar dan potensi dampak luas. Ia bisa menjadi tonggak penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, ambisi besar harus ditopang sistem yang matang. 

Anggaran jumbo tidak otomatis menjamin hasil optimal. Tanpa standar ketat, pengawasan konsisten, dan evaluasi terbuka, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik. yang dibutuhkan bukan hanya makanan gratis, melainkan makanan yang benar-benar bergizi dan aman. 

Masa depan generasi muda tidak boleh dipertaruhkan pada sistem yang setengah siap. Jika MBG ingin menjadi solusi, maka kualitas dan keamanan harus menjadi prioritas utama bukan sekadar angka serapan anggaran.

***

*) Oleh : Sayudi, Mahasiswa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.