Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat yang mulia. Negara ingin memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dengan perut kosong. Kita tahu, tak sedikit siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan layak. 

Dalam konteks itu, MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan intervensi sosial untuk memutus rantai gizi buruk, meningkatkan konsentrasi, dan pada akhirnya mendongkrak kualitas sumber daya manusia.

Namun seperti banyak kebijakan publik lainnya, niat baik tak selalu berjalan mulus di lapangan. Di banyak sekolah, terutama yang memiliki jumlah siswa besar dan bangunan bertingkat hingga lima lantai, distribusi MBG justru menghadirkan persoalan baru: waktu belajar yang tergerus. 

Proses pengambilan makanan di titik tertentu, antrean panjang, pembagian ke kelas-kelas, hingga kembali ke ruang belajar, bisa menghabiskan hampir satu jam. Satu jam yang sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan materi pelajaran.

Jika dalam sehari ada lima hingga enam jam pelajaran, kehilangan satu jam berarti sekitar 1520 persen waktu belajar hilang. Dalam sepekan, itu bisa setara satu hari pelajaran. Dalam satu semester, berapa banyak kompetensi yang tertunda atau bahkan tak tersentuh?

Inilah dilema yang dirasakan banyak insan pendidikan. Di satu sisi, MBG adalah program pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. 

Penolakan bukan hanya berisiko dianggap tidak patuh, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi administratif. Di sisi lain, guru dan kepala sekolah memikul tanggung jawab moral terhadap ketuntasan materi, capaian kompetensi, dan kualitas proses belajar.

Yang sering kali luput dari perdebatan adalah suara di ruang kelas. Guru harus menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun rapi. Siswa harus memotong konsentrasi di tengah materi yang mungkin sedang rumit. Pelajaran matematika yang sedang membahas pecahan atau IPA tentang sistem pencernaan, tiba-tiba terhenti karena bel tanda distribusi MBG berbunyi. Ritme belajar terpecah.

Belum lagi persoalan teknis. Sekolah dengan gedung lima lantai tentu menghadapi tantangan logistik lebih berat dibanding sekolah satu lantai. Siswa harus turun berbondong-bondong, mengambil jatah, lalu kembali naik ke kelas masing-masing. Bayangkan puluhan anak bergerak bersamaan di tangga sempit. Selain memakan waktu, situasi ini berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

Polemik tak berhenti di situ. Ada pula keluhan tentang menu yang dianggap kurang variatif, tidak sesuai harapan, atau bahkan kering dan jauh dari gambaran gizi seimbang yang diidamkan. Namun dalam tulisan ini, kita fokus pada satu aspek yang paling kasatmata: jam pelajaran yang terpangkas.

Sebagian sekolah mungkin memilih menikmati saja situasi ini. Program sudah berjalan, instruksi sudah jelas, maka dilaksanakan apa adanya. Ketika materi tak tuntas, solusinya sederhana: pekerjaan rumah diperbanyak atau percepatan materi dilakukan menjelang ujian. Tetapi apakah pendekatan ini adil bagi siswa? Bukankah proses belajar bukan sekadar mengejar target kurikulum, melainkan membangun pemahaman yang utuh?

Di sinilah diperlukan sikap kreatif dan reflektif dari para pendidik. Jika MBG tak bisa dihindari dan jam belajar terancam terpotong, mengapa tidak mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran itu sendiri?

Gagasan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di situlah letak kekuatannya. Guru dapat mendesain pembelajaran berbasis konteks MBG. Alih-alih melihat waktu distribusi sebagai gangguan, jadikan ia sebagai bahan ajar hidup.

Ambil contoh kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ketika MBG datang, guru dapat mengaitkannya dengan kompetensi menulis karangan sederhana. 

Siswa diminta menuliskan pengalaman mereka: bagaimana proses distribusi dari awal hingga makanan tiba di meja mereka. Apa saja yang mereka lihat? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana perasaan mereka saat menunggu?

Bisa pula guru meminta siswa membuat puisi bertema Menu Hari Ini atau menulis teks prosedur tentang cara mengolah salah satu menu yang mereka dapatkan. Di sini, pembelajaran afektif, kognitif, dan psikomotorik berjalan sekaligus. Anak belajar mengekspresikan rasa syukur, melatih kemampuan bahasa, dan memahami proses produksi makanan.

Untuk mata pelajaran IPA, MBG dapat dijadikan pintu masuk membahas gizi seimbang, fungsi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Siswa bisa diajak menganalisis: apakah menu hari ini sudah memenuhi unsur gizi tertentu? Jika belum, apa yang kurang? Diskusi seperti ini bukan sekadar mengisi waktu, tetapi membangun literasi kesehatan sejak dini.

Di matematika, guru bisa mengajak siswa menghitung kebutuhan bahan untuk 500 porsi makanan. Berapa kilogram beras yang dibutuhkan? Jika satu porsi memerlukan 100 gram nasi, berapa total beratnya? Soal-soal kontekstual semacam ini justru membuat matematika terasa dekat dengan kehidupan nyata.

Pendekatan integratif semacam ini memang menuntut kesiapan guru. Dibutuhkan kreativitas, fleksibilitas, dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Tidak semua guru terbiasa mendesain pembelajaran kontekstual secara spontan. Karena itu, dukungan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan menjadi penting. Pelatihan singkat atau forum berbagi praktik baik bisa menjadi ruang saling menguatkan.

Namun kita juga tak boleh menutup mata bahwa solusi pedagogis saja tidak cukup. Aspek manajerial perlu dievaluasi. Apakah distribusi harus selalu dilakukan di tengah jam pelajaran? Bisakah dijadwalkan pada waktu istirahat panjang? Apakah mungkin sistem antar ke kelas untuk sekolah bertingkat tinggi, sehingga siswa tidak perlu turun beramai-ramai? Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab dengan pendekatan berbasis data dan dialog, bukan sekadar instruksi satu arah.

MBG adalah program dengan tujuan besar. Ia lahir dari kepedulian terhadap masa depan anak bangsa. Tetapi pendidikan juga memiliki tujuan besar yang tak kalah penting. Ketika dua tujuan mulia ini bertemu di ruang yang sama, dibutuhkan kecermatan agar keduanya tidak saling mengorbankan.

Dilema memang nyata. Namun sejarah pendidikan menunjukkan bahwa keterbatasan sering kali melahirkan inovasi. Jika guru mampu menjadikan MBG sebagai laboratorium belajar, bukan sekadar jeda makan, maka waktu yang semula terasa terbuang bisa berubah menjadi momen bermakna.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah MBG mengganggu jam pelajaran atau tidak. Pertanyaannya adalah: sejauh mana kita mau bergerak agar program ini benar-benar memperkuat, bukan melemahkan, proses belajar? Di tangan para pendidik yang peduli, dilema bisa berubah menjadi peluang. Dan di sanalah masa depan pendidikan kita dipertaruhkan. (*)

***

*) Oleh : Walan Yudiani, Kepala SDN Ragunan 08.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.