TIMES JAKARTA, JAKARTA – "Cuaca ekstrim diperkirakan akan melanda wilayah Indonesia". Pernyataan yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). BMKG memperkirakan akan terjadi curah hujan yang tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan berpotensi angin kencang ataupun badai di beberapa wilayah pada akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023.

Masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perkiraan cuaca saat ini, antara lain mempersiapkan payung atau jas hujan, menghindari melewati atau berteduh di bawah pohon besar jika melakukan aktivitas di luar rumah, mengamankan dokumen atau barang penting ke tempat yang lebih tinggi di dalam rumah atau kantor, serta memantau prediksi perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG ataupun media lainnya.

Lantas apakah Pemerintah juga sudah mempersiapkan dampak apa saja yang akan terjadi akibat cuaca ekstrem ini? 

Seperti diketahui banjir merupakan peristiwa langganan yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Namun, penanggulangan banjir saat ini dirasa sudah lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya dan program telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir, antara lain pembersihan selokan air, kali, danau atau situ, membuat atau memperbaiki saluran air, memperbaiki dan menyiapkan pompa stasioner di kawasan waduk, sungai maupun pintu air.

Berdasarkan data BNPB DKI Jakarta, Pemprov DKI telah menyiapkan pompa sebanyak 178 unit di lokasi rumah pompa. Selain itu juga telah disiapkan pompa stasioner sebanyak 457 unit dan pompa portabel sebanyak 282 unit yang didistribusikan ke lima Kota Administrasi. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah fasilitas taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Fasilitas ini selain digunakan untuk taman bermain juga diperuntukkan untuk daerah resapan air hujan. Saat ini sudah ada 57 Taman Maju Bersama yang ada di DKI Jakarta, Pemprov pun akan menargetkan pembuatan 12 taman baru. 

Naturalisasi kali/sungai maupun waduk juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Konsep naturalisasi ini lebih dipilih oleh Mantan Gubernur terdahulu Anies Baswedan karena tidak harus menggusur rumah-rumah warga di sekitar bantaran sungai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah memberikan hasil yang signifikan. Tahun 2022 ini banjir yang terjadi tidak terlalu besar dan titik lokasi banjir pun juga sudah berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berkurangnya banjir yang terjadi di Jakarta ini, diharapkan aktivitas masyarakat dapat berlangsung seperti biasa dan dampak negatif banjir bagi masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalisir.

Adapun dampak yang terjadi antara lain masyarakat akan sulit untuk memperoleh air bersih. Selain itu masalah kesehatan seperti wabah penyakit demam berdarah, leptospirosis akibat banyak binatang pengerat/tikus juga sering terjadi akibat pola hidup bersih selama banjir dan pasca banjir kurang dijalankan oleh masyarakat. Jika banjir yang terjadi cukup besar pun dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, seperti rumah-rumah beserta isinya serta fasilitas umum mengalami kerusakan dan aktivitas bekerja pun menjadi terganggu.

Banjir Jakarta bukan tanggung jawab DKI Jakarta saja

Banjir yang terjadi di Jakarta ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta saja, melainkan dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok,  Tangerang, dan Bekasi. Lalu apakah koordinasi antara Pemerintah Daerah Jabodetabek untuk menangani banjir ini sudah efektif?

Sangat diharapkan adanya koordinasi yang intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut untuk menangani banjir dengan langkah strategis mengingat banyak sarana fasilitas yang digunakan secara bersama. Debit air yang tinggi di wilayah Jabodetabek bukan hanya berasal dari daerahnya sendiri, tetapi juga kiriman dari daerah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat misalnya harus cepat berkoordinasi dalam memantau debit air di sungai Ciliwung sehingga dapat memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat jika akan terjadi banjir.

Selain itu pula, perlu adanya koordinasi yang sinergis antara BMKG, BRIN, BNPB, dan instansi pendukung lainnya dalam penanganan banjir dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkiraan cuaca dan imbauan lainnya agar masyarakat dapat lebih waspada dan hati-hati. Sebagai contoh adanya perbedaan prediksi yang akan terjadi pada tanggal 28 Desember 2022. BRIN mengatakan akan terjadi hujan yang ekstrim dan badai besar, tetapi hal ini disanggah oleh BMKG.

BMKG beranggapan hujan yang akan terjadi tanggal 28 Desember 2022 hanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak ada badai yang akan terjadi. Badai yang kemungkinan terjadi justru di daerah Jawa Tengah dan Laut Jawa. Perbedaan pendapat ini seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum diinformasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan.

Peran pemerintah dalam penanganan banjir ini tidak akan tercapai jika tidak diimbangi dengan peran masyarakat. Masyarakat diharapkan selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengikuti instruksi atau imbauan dari pemerintah jika akan terjadi bencana.

***

*) Oleh: Resti Amelia, SST, Pusdiklat BPS.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

____
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.