Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Program ini secara khusus dirancang untuk merangkul anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu di berbagai pelosok daerah.

"Target utama program ini adalah siswa dari kategori desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin dan sangat miskin, yang sesuai dengan arahan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Tadulako Nambaso 20 Palu, Anita.

Hal tersebut disampaikan Anita dalam program podcast kolaborasi antara Kantor Berita ANTARA Biro Sulawesi Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng, yang dikutip di Palu, Jumat (29/5/2026).

Anita menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat (SR) yang mulai beroperasi sejak Agustus 2025 ini telah berhasil menjangkau para siswa dari wilayah-wilayah terpencil. Salah satu wilayah terjauh yang berhasil dijangkau adalah Kabupaten Banggai Laut.

"Saat ini terdapat 186 peserta didik, untuk tingkatan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)," ungkapnya.

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, para peserta didik saat ini menempati delapan ruang kelas, dengan rincian tiga ruangan untuk jenjang SMP dan lima ruangan untuk jenjang SMA. Proses pembelajaran tersebut diampu oleh 15 guru berkualitas.

Berdasarkan data pihak sekolah, sebaran geografis siswa SRT Palu berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Perwakilan siswa tercatat datang dari Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, wilayah Napu di Kabupaten Poso, hingga wilayah Kecamatan Kulawi di Kabupaten Sigi.

Anita menerangkan bahwa model Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah yang memberikan dukungan secara komprehensif atau menyeluruh kepada seluruh peserta didik.

"Semua kebutuhan siswa ditanggung oleh pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga kebutuhan pribadi," jelasnya.

Solusi Hambatan Geografis dan Ekonomi

Kehadiran Sekolah Rakyat ini dinilai menjadi jawaban atas dinamika pendidikan di daerah terisolasi. Penelitian terbaru dari Pusat Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang signifikan.

Studi tersebut mengidentifikasi bahwa 47 persen siswa di wilayah kabupaten pedalaman mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Melalui kehadiran SRT Palu, hambatan geografis dan ekonomi ini ditekan seminimal mungkin lewat penerapan sistem asrama yang terintegrasi.

Sistem asrama yang diterapkan di SRT Palu memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu di pelosok daerah untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan fasilitas sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota besar.

Dalam menjaring siswa baru, Anita menjelaskan bahwa pihaknya memanfaatkan Data Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Dinas Sosial di masing-masing wilayah. Berbeda dengan sistem pendaftaran konvensional, SRT Palu menggunakan metode penjemputan atau penjangkauan aktif untuk mengidentifikasi langsung siswa-siswa potensial dari keluarga penerima manfaat PKH.

Di akhir penjelasannya, Anita menekankan bahwa esensi dari kehadiran SRT Palu bukan sekadar pemenuhan akses terhadap ruang kelas, melainkan sebuah upaya besar untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Anak-anak kami adalah titipan orang tua sekaligus titipan negara. Oleh karena itu, seluruh tim dari guru, wali asuh, dan wali asrama harus memastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan yang optimal," katanya menegaskan. (*)