JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Grobogan mencatat sebanyak 803 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di Kecamatan Gubug. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan ratusan siswa sekolah dan memunculkan kekhawatiran terkait sistem pengawasan makanan dalam program bantuan pemerintah.

Kepala Dinkes Grobogan, Djatmiko, menyebutkan jumlah tersebut merupakan akumulasi seluruh laporan sejak kasus pertama kali terdeteksi pada Jumat (9/1/2026). Dari total korban terdampak, sebagian besar telah dinyatakan pulih setelah mendapatkan perawatan medis.

“Total terdampak 803 orang,” kata Djatmiko, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya, dari ratusan korban tersebut, sebanyak 688 orang telah sembuh. Sementara itu, 115 orang sempat menjalani perawatan inap di sejumlah fasilitas kesehatan. Hingga Selasa, 61 pasien sudah diperbolehkan pulang, dan tersisa 54 orang yang masih dalam pemantauan tim medis.

Baca juga

Petinggi PBNU dan GP Ansor Hadiri Sidang Praperadilan Gus Yaqut di PN Jaksel

“Yang masih dirawat kondisinya terus membaik,” ujarnya.

Kasus dugaan keracunan ini pertama kali terungkap ketika puluhan siswa mulai mengeluhkan gejala mual, muntah, dan diare pada Jumat malam usai menerima menu MBG di sekolah. Kondisi tersebut berlanjut hingga Sabtu (10/1), ditandai dengan banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah karena keluhan kesehatan serupa.

Melihat pola kejadian itu, Dinkes Grobogan langsung melakukan pemeriksaan lapangan dan pendataan korban. Selain penanganan medis, dinas juga mulai menelusuri kemungkinan penyebab keracunan, termasuk proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan MBG.

Baca juga

Sidang Praperadilan Gus Yaqut di PN Jakarta Selatan, Kuasa Hukum Nilai Penetapan Tersangka Tak Sah

Meski program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan asupan gizi dan kesehatan siswa, kejadian di Grobogan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Dinkes menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan, khususnya pada program yang menjangkau jumlah penerima besar dalam waktu singkat.

Djatmiko menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Pengawasan ketat terhadap penyedia makanan dan prosedur distribusi dinilai menjadi kunci agar manfaat program MBG tidak justru berujung pada risiko kesehatan bagi masyarakat.(*)