JAKARTA – Sejumlah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor menghadiri sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Salah satu tokoh yang hadir ialah KH Amin Said Husni selaku Wakil Ketua Umum PBNU. Kiai Amin menegaskan kehadirannya sebagai pribadi, bukan mewakili lembaga.

“Saya datang hari ini menyaksikan sidang sebagai pribadi, tidak mewakili PBNU,” ujar Kiai Amin kepada wartawan usai sidang.

Selain Kiai Amin, turut hadir Gus Irham dari Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Hasanuddin Ali (Ketua PBNU), Ade Said Cipulus, Sekretaris Jenderal GP Ansor Rifqi A. Al Mubaraq, Ketua PW Ansor Kalimantan Timur, Ketua PC Ansor Cirebon, serta sekitar 60 mantan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 2024.

Dalam sidang tersebut, Yaqut melalui tim kuasa hukumnya memohon agar penetapan status tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 dinyatakan tidak sah.

Baca juga

Petinggi PBNU dan GP Ansor Hadiri Sidang Praperadilan Gus Yaqut di PN Jaksel

Permohonan itu diajukan dalam sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro di PN Jakarta Selatan.

Koordinator Tim Advokat Pembela Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, membacakan salah satu petitum yang meminta hakim menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 88 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Penetapan Tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mellisa juga menyampaikan permohonan agar majelis hakim membatalkan seluruh penetapan yang dilakukan oleh KPK terkait status tersangka terhadap kliennya.

Baca juga

Sidang Praperadilan Gus Yaqut di PN Jakarta Selatan, Kuasa Hukum Nilai Penetapan Tersangka Tak Sah

Dalam permohonannya, Yaqut menilai KPK tidak memiliki minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Adapun alat bukti yang dipersoalkan antara lain terkait hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang.

“Oleh karenanya, penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujar Mellisa.(*)