JAKARTA – Moderna dan National Institutes of Health (NIH) berselisih sengit soal penciptaan komponen utama vaksin virus corona.

Dilansir The New York Times, penciptaan vaksin ini hasil  kerjasama empat tahun antara Moderna dan NIH , badan penelitian biomedis pemerintah, kemitraan yang dipuji secara luas ketika suntikan itu terbukti sangat efektif.

Bahkan setahun yang lalu (Desember 2020) pemerintah sudah menyebutnya sebagai Vaksin NIH-Moderna Covid-19.

Badan tersebut mengatakan tiga ilmuwan di Pusat Penelitian Vaksin, Dr. John R. Mascola, direktur pusat tersebut, Dr. Barney S. Graham, yang baru saja pensiun dan Dr. Kizzmekia S. Corbett, yang sekarang berada di Harvard, telah bekerja dengan para ilmuwan Moderna.

Mereka kemudian merancang urutan genetik yang mendorong vaksin untuk menghasilkan respons imun, dan harus disebutkan pada aplikasi paten utama.

Namun Moderna menolak. Dalam pengajuan untuk paten pada bulan Juli ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat , Moderna menyebut telah "mencapai tekad dengan niat baik bahwa orang-orang itu tidak bersama-sama menciptakan" komponen yang dimaksud, beberapa karyawannya sendirilah sebagai penemu tunggal. Permohonan paten sendiri belum ditebitkan.

Pihak NIH telah melakukan pembicaraan dengan Moderna selama lebih dari satu tahun untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini.

Karena itu pengajuan Moderna pada bulan Juli itu mengejutkan agensi, menurut seorang pejabat pemerintah yang mengetahui masalah tersebut.

Tidak jelas kapan kantor paten akan memutuskan. Kantor paten akan menentukan sebuah paten dijamin.

Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan pada saat paten dikeluarkan, pemerintah harus memutuskan apakah akan pergi ke pengadilan, dimana perselisihan akan bisa mahal dan berantakan.

Perselisihan ini lebih dari sekadar penghargaan atau ego ilmiah. 

Karena jika tiga ilmuwan agensi itu disebutkan pada paten bersama dengan karyawan Moderna, pemerintah federal bisa memiliki lebih banyak suara di perusahaan mana yang memproduksi vaksin, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi negara mana yang mendapatkan akses.

Selain itu juga akan mengamankan hak yang hampir tak terkekang untuk melisensikan teknologi, yang dapat membawa jutaan dolar ke perbendaharaan federal.

Perselisihan mereka terjadi di tengah meningkatnya frustrasi pemerintah Amerika Serikat dan di tempat lain dengan upaya terbatas Moderna untuk mengirimkan vaksinnya ke negara-negara miskin.

Perusahaan, yang sebelumnya tidak membawa produk ke pasar itu telah menerima hampir $ 10 miliar dana pembayar pajak untuk mengembangkan vaksin, mengujinya, dan memberikan dosis kepada pemerintah federal. Ini telah membuat kesepakatan pasokan senilai sekitar $35 miliar hingga akhir 2022.

Dr. Mascola, Graham dan Corbett menolak berkomentar. Namun dalam pernyataan kepada The New York Times, NIH dan Moderna mengkonfirmasi konflik diam-diam tersebut telah mendidih selama lebih dari satu tahun.

"NIH tidak setuju dengan penentuan inventori Moderna," kata Kathy Stover, juru bicara Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, cabang dari lembaga yang mengawasi penelitian vaksin.

"Menghilangkan penemu NIH dari aplikasi paten utama membuat NIH kehilangan kepentingan kepemilikan bersama dalam aplikasi itu dan paten yang pada akhirnya akan dikeluarkan darinya," katanya.

Seorang juru bicara Moderna, Colleen Hussey mengatakan,  perusahaannya selama ini mengakui peran penting yang dimainkan NIH dalam mengembangkan vaksin Covid-19 Moderna."

Tetapi dia mengatakan perusahaan itu terikat secara hukum untuk mengecualikan agensi dari aplikasi inti, karena hanya ilmuwan Moderna yang merancang vaksin.

Para ilmuwan yang akrab dengan situasi tersebut mengatakan mereka melihatnya sebagai pengkhianatan oleh Moderna, yang telah menerima 1,4 miliar dolar untuk mengembangkan dan menguji vaksinnya dan 8,1 miliar dolar lagi untuk menyediakan setengah miliar dosis bagi negara itu.

John P. Moore, seorang profesor mikrobiologi dan imunologi di Cornell University menyebutnya sebagai masalah keadilan dan moralitas di tingkat ilmiah.

Ia  menambahkan, kedua institusi itu telah bekerja sama selama empat atau lima tahun.”

Sesuatu yang biasa di industri farmasi, Moderna telah mencari sejumlah paten di Amerika Serikat dan luar negeri terkait dengan berbagai aspek teknologi vaksin Covid-nya.

Tetapi para ahli mengatakan paten yang disengketakan adalah yang paling penting dalam portofolio kekayaan intelektual Moderna yang berkembang. Ia berusaha untuk mematenkan urutan genetik yang menginstruksikan sel-sel tubuh untuk membuat versi protein lonjakan yang tidak berbahaya yang melapisi permukaan virus corona, yang memicu respons kekebalan.

Meskipun belum secara terbuka mengakui keretakan itu sampai sekarang, pemerintahan Joe Biden telah menyatakan frustrasi bahwa Moderna tidak berbuat lebih banyak untuk menyediakan vaksinnya kepada negara-negara miskin bahkan ketika ia mengumpulkan keuntungan besar.

Aktivis telah memohon kepada pemerintah untuk mendorong Moderna membagikan formula vaksinnya dan mentransfer teknologinya ke produsen untuk bisa memproduksinya dengan biaya lebih rendah untuk negara-negara miskin.

Tetapi pejabat administrasi mengatakan mereka tidak memiliki wewenang untuk meminta perusahaan melakukannya.

Pekan lalu, kelompok advokasi Public Citizen menulis kepada Direktur NIH, Dr. Francis S. Collins dan mendesaknya untuk mengklarifikasi secara terbuka peran NIH dalam penemuan vaksin dan menjelaskan apa yang ingin dia lakukan untuk memastikan kontribusi ilmuwan federal diakui sepenuhnya. Namun kelompok ini belum mendapat tanggapan.

"Ini bukan hanya tentang hak membual," kata Zain Rizvi , pakar kebijakan obat di Public Citizen yang meneliti pengajuan paten Moderna. "Ini juga tentang pasokan. Paten adalah monopoli pembangunan, dan dalam pandemi, adalah ide yang buruk untuk memiliki perusahaan swasta yang memonopoli sebagian dari teknologi yang menyelamatkan nyawa," tambahnya

Jika para ilmuwan NIH disebut sebagai co-penemu paten, agensi tersebut umumnya tidak memerlukan izin Moderna untuk melisensikannya ke perusahaan atau organisasi lain, kata pakar hukum paten. Secara teori, itu bisa membantu memperluas pasokan vaksin Moderna.

Moderna telah berjanji untuk tidak memberlakukan paten vaksin Covid selama pandemi.

Tetapi lisensi dari pemerintah akan memberikan jaminan hukum tambahan kepada produsen dan memungkinkan mereka untuk terus memproduksi vaksin setelah pandemi, kata para ahli.

Dengan izin dari pemerintah Amerika Serikat, "Anda akan  memiliki kekuatan hukum dan bukan hanya pernyataan di ranah publik," tegas Ameet Sarpatwari, pakar kebijakan dan hukum farmasi di Harvard Medical School.

Tetapi bahkan dengan lisensi, produsen akan kekurangan komponen penting untuk membuat vaksin Moderna dengan cepat, termasuk resep dan pengetahuan teknis perusahaan.

Lisensi paten adalah “hanya satu bagian dari teka-teki yang sangat besar,” kata Jacob S. Sherkow, ahli hukum paten bioteknologi di Fakultas Hukum Universitas Illinois. “Lisensi paten tidak membangun pabrik, tidak mendapatkan bahan mentah, tidak melatih pekerja.”

NIH bisa mendapatkan keuntungan finansial dari lisensi paten. Beberapa ahli mengatakan sulit untuk mengetahui berapa banyak, tapi Sarpatwari memperkirakan badan tersebut bisa meraup puluhan juta dolar.

Bagi perusahaan, memiliki paten semata-mata atas namanya membantu "mendukung narasi bahwa Moderna bukan hanya penerima yang beruntung dari investasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Amerika Serikat, tetapi Moderna membuat kontribusi unik dan penting dengan sendirinya," kata Christopher Morten, seorang ahli hukum paten farmasi di Columbia Law School.