JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memastikan kejelasan mandat sebelum menerjunkan personel ke International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul tawaran posisi Wakil Panglima ISF kepada Indonesia yang diumumkan oleh Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC.

Menurut Hikmahanto, mandat yang jelas menjadi syarat utama sebelum keputusan pengiriman pasukan diambil.

“Mandat ini penting karena akan diketahui ruang lingkup tugasnya, berapa lama, serta anggarannya berapa besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Ia menilai hingga kini belum ada mandat spesifik terkait pengerahan ISF, baik dari Dewan Perdamaian maupun dari Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan pembentukan BoP melalui Resolusi 2803.

Mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hikmahanto menegaskan bahwa partisipasi personel Indonesia seharusnya mengacu pada mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan semata keputusan Dewan Perdamaian.

Baca juga

Pakar Hukum Minta Pemerintah Pastikan Mandat Pengerahan Personel di ISF

Ia juga menekankan bahwa jika diterjunkan, personel Indonesia akan menjalankan peran non-combat dengan fokus pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur langsung.

“Hal-hal tersebut harus jelas terlebih dahulu sebelum Wakil Panglima ISF dapat ditentukan,” kata akademisi UI itu.

Pandangan serupa disampaikan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.

Ia meminta kejelasan apakah personel Indonesia yang tergabung dalam ISF akan menggunakan helm biru (blue helmets) seperti pasukan penjaga perdamaian PBB pada umumnya.

Menurut Dino, jika pasukan Indonesia tidak mengenakan helm biru, maka hal itu akan menjadi preseden baru bagi keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian internasional.

Baca juga

Partai Demokrat Rayakan Imlek Nasional dan Lelang Lukisan Kuda Api Karya SBY

Ia pun mendorong pemerintah memberikan penjelasan transparan kepada publik apabila skema tersebut benar diterapkan.

Dalam forum Dewan Perdamaian, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia berkontribusi menjaga gencatan senjata di Jalur Gaza.

Pemerintah, kata Prabowo, siap mengirim hingga 8.000 personel melalui ISF dan bahkan membuka peluang penambahan jumlah pasukan bila diperlukan. (*)