TIMES JAKARTA, JAKARTA – Transparansi tidak hanya sekadar jargon, melainkan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi dan tata kelola negara. Penasihat Khusus Presiden, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi di Kota Tangerang, Senin (29/9/2025).

“Transparansi dalam pengelolaan sektor energi adalah kunci untuk memperkokoh ketahanan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” kata Purnomo.

Ia mengingatkan, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting pascareformasi. Kehadiran aturan ini, menurutnya, tidak hanya memperkuat hak publik untuk tahu, tetapi juga menjadi bagian dari kerangka hukum yang menopang ketahanan nasional di tengah tantangan global.

Keterbukaan sebagai Benteng Bangsa

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menambahkan perspektif lain. Baginya, keterbukaan informasi bukan sekadar akuntabilitas, tetapi juga strategi pertahanan non-militer.

“Keterbukaan informasi publik menjadi benteng dari ancaman disinformasi, propaganda digital, hingga polarisasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Donny, di tengah derasnya arus informasi digital, keterbukaan justru menjadi senjata ampuh untuk memperkuat daya tahan bangsa. Transparansi yang dikelola dengan baik dapat meredam keraguan, mengikis potensi konflik, sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya persatuan.

Kolaborasi untuk Tata Kelola Terbuka

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Donny Yoesgiantoro, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hanya dengan kerja sama erat, kata dia, implementasi UU KIP dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

“Hasil Rakornas ini akan menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan keterbukaan informasi publik. Harapannya, ada langkah nyata yang memberi manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Demokrasi yang Kokoh

Diskusi dalam Rakornas ini menggambarkan satu benang merah: keterbukaan bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi bagian dari ikhtiar besar membangun demokrasi yang sehat. Transparansi menjadi pintu masuk untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya rakyat, sekaligus memperkuat daya saing bangsa di tengah dinamika global.(*)