TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan bahwa Kementerian Perdagangan akan melakukan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp720,63 miliar atau 38,88% dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2025. 

Anggaran awal Kementerian Perdagangan sebesar Rp1,85 triliun dipangkas menjadi Rp1,13 triliun setelah penyesuaian. “Kementerian Perdagangan akan melakukan efisiensi pagu tahun anggaran 2025 sebesar 38,88 persen dari total pagu tahun anggaran 2025,” ucap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Rincian Anggaran Pasca-Efisiensi

Setelah restrukturisasi, anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebagai berikut:

    1. Belanja Pegawai: Rp694,03 miliar (tidak termasuk gaji CPNS dan PPPK sebesar Rp71 miliar).

    2. Belanja Operasional: Rp438,60 miliar.

Efisiensi ini dilakukan sebagai respons atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

Perubahan Jumlah Efisiensi

Awalnya, Kementerian Perdagangan diharuskan memangkas anggaran sebesar Rp812,19 miliar atau 43,82% dari pagu total. Namun, setelah restrukturisasi dan penyesuaian oleh Kementerian Keuangan, jumlah efisiensi berkurang menjadi Rp720,63 miliar.

Tetap Fokus pada Program Prioritas

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Budi menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas.

Budi mengungkap pihaknya akan tetap fokus pada tiga program utama. Yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan program UMKM BISA ekspor.

Program UMKM BISA ekspor merupakan inisiatif untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, pengamanan pasar dalam negeri dan perluasan ekspor juga menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Langkah Efisiensi yang Diambil

Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas belanja operasional dan menyesuaikan alokasi dana untuk kegiatan yang tidak mendesak. Namun, Budi memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pemangkasan anggaran ini diharapkan dapat mendorong Kementerian Perdagangan untuk lebih efisien dalam mengelola sumber daya. Budi optimistis bahwa dengan fokus pada program prioritas, kementerian dapat tetap memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional. (*)