TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Dida Migfar Ridha (DMR), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama DMR,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Budi menjelaskan bahwa Dida Migfar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman KPK terkait dugaan adanya praktik suap dalam kerja sama pengelolaan hutan.

Selain Dida, KPK juga memanggil enam saksi lain untuk menjalani pemeriksaan di Markas Polresta Bandarlampung, Lampung. Mereka adalah SA, FI, AM, WO, HS, dan BS, yang seluruhnya merupakan pegawai PT PML.

Tiga Tersangka Sudah Ditetapkan

Kasus ini mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2025. Sehari setelahnya, tepatnya pada 14 Agustus 2025, KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Djunaidi (DJN), Direktur PT PML; Aditya (ADT), Staf Perizinan SBG; Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur Utama Inhutani V.

Djunaidi dan Aditya ditetapkan sebagai pemberi suap, sedangkan Dicky Yuana Rady sebagai penerima suap.

Dari hasil OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, Rp8,5 juta, serta dua unit mobil. (*)