TIMES JAKARTA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan simbolik sekaligus ideologis saat menerima laporan penanganan bencana di Sumatera. Dalam rapat koordinasi peninjauan pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025), Prabowo mengoreksi istilah “uang lelah” yang digunakan dalam laporan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Dalam paparannya, Suharyanto melaporkan bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana memperoleh uang makan dan uang saku sebesar Rp165 ribu per orang. Anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional BNPB terhadap satuan tugas TNI di lapangan.

“Dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak, uang saku. Per orang Rp165 ribu,” ujar Suharyanto.

Namun, istilah “uang lelah” langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Menurutnya, diksi tersebut tidak sejalan dengan nilai dasar pengabdian prajurit TNI.

“Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah,” kata Prabowo.

Suharyanto pun segera menyesuaikan penyebutan tersebut menjadi “uang saku”. Prabowo kemudian menegaskan kembali bahwa uang tersebut lebih tepat disebut sebagai “uang semangat”, bukan kompensasi kelelahan.

“Uang semangat, tidak mengenal lelah,” tegas Prabowo, yang langsung disambut pernyataan kesiapan dari Suharyanto.

Dari sudut pandang kebijakan publik, koreksi istilah ini bukan sekadar persoalan bahasa. Ia mencerminkan framing negara terhadap peran TNI dalam penanganan bencana: bukan sebagai pekerja proyek kemanusiaan biasa, melainkan sebagai garda terdepan pengabdian negara. Narasi “tidak mengenal lelah” menempatkan operasi kebencanaan sebagai bagian dari tugas ideologis, bukan relasi kerja transaksional.

Dalam rapat tersebut, Suharyanto juga memaparkan aspek anggaran penanganan bencana. BNPB, kata dia, telah mendukung kebutuhan operasional tanggap darurat meski belum sepenuhnya memenuhi permintaan Mabes TNI. Dari total kebutuhan lebih dari Rp80 miliar pada akhir tahun, BNPB baru merealisasikan sekitar Rp26 miliar karena keterbatasan siklus pertanggungjawaban anggaran yang harus ditutup per 31 Desember.

“Bukan karena uangnya tidak ada, tetapi karena pertanggungjawaban keuangan harus selesai di akhir tahun. Mulai 1 Januari, mekanisme anggaran bisa berjalan kembali,” jelas Suharyanto.

Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur darurat, termasuk jembatan gantung, sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui BNPB. Dalam praktiknya, BNPB menjalankan prinsip “kerja dulu, audit kemudian”. Setelah pekerjaan selesai, anggaran diaudit oleh BPKP sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan untuk penggantian.

Secara data dan mekanisme, pola ini menunjukkan fleksibilitas fiskal negara dalam kondisi darurat, dengan BNPB sebagai shock absorber anggaran. Sementara itu, koreksi Prabowo atas istilah “uang lelah” menegaskan bahwa dalam situasi krisis, negara tidak hanya bekerja dengan angka dan laporan keuangan, tetapi juga dengan simbol, bahasa, dan nilai pengabdian.(*)