TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang melampaui target. Meski demikian, capaian tersebut harus diiringi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, terutama terkait kepastian layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” ujar Marwan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah sejak dari Tanah Air.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah,” terang Menhaj.

Menhaj menegaskan seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman utama Kementerian Haji dan Umrah dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada pelindungan jemaah,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Menhaj akan menyampaikan rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah haji per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan dan jenis pesawat setiap kloter. Selain itu, kementerian juga akan memastikan kepastian jadwal pelunasan seluruh layanan haji serta keterbukaan informasi terkait pelayanan akomodasi jemaah.

Menhaj juga memastikan transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur Muzdalifah, jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah, serta komposisi penempatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang bertugas di Makkah dan Madinah.

Pada aspek kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah RI menyiapkan tenaga kesehatan profesional yang didukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Kesiapan tersebut meliputi pengoperasian 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah, serta langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah haji. (*)