TIMES JAKARTA, JAKARTA – Secara aklamasi, Hayono Isman terpilih kembali sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro Masa Bhakti 2025-2030 pada Musyawarah Besar (Mubes) XII Kosgoro. 

Mayoritas Pengurus Daerah Kolektif dan Pimpinan Badan dibawah PPK Kosgoro menyepakati Hayono Isman kembali memimpin organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional Mas Isman. 

Pimpinan sidang yang terdiri dari A.M. Abdullah, Supriadi, Dewie Yasin Limpo, Jumail Mappiare dan Aminoto menetapkan Hayono Isman sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro masa bhakti 2025-2030.

“Ditetapkan Hayono Isman sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro,” ucap A. M. Abdullah sebagai pimpinan sidang Mubes XII Kosgoro di Jakarta pada Sabtu (31/5/2025). 

Hayono Isman bukanlah sosok baru di dunia organisasi khususnya Kosgoro, tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tahun 1993-1998 dan juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Di internal Kosgoro sendiri, Hayono Isman yang merupakan putra Pahlawan Nasional Mas Isman yang juga Pendiri dan Ketua Umum Pertama Kosgoro. Ia memulai kiprahnya di organisasi Kosgoro dan tercatat sebagai Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro selama dua periode pada tahun 1985-1990 dan 1990-1995.

Karena diangkat sebagai Menpora RI, Hayono Isman melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro dan di tahun 2000 ia diangkat sebagai salah satu Ketua di Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro. Ia memimpin Ketua Umum PPK Kosgoro tahun 2001 hingga 2006 dan tahun 2011-2016. Pada MUBES 2017 ia terpilih lagi sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro masa bhakti 2017-2022 dan diperpanjang hingga Mei 2025 berdasarkan keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional dengan alasan Covid-19 dan Pemilu Serentak. 

Ketua Sidang Mubes XII Kosgoro, A. M. Abdullah mengatakan seluruhnya peserta Mubes XII Kosgoro sepakat mengangkat Hayono Isman sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro. 

“Jadi berdasarkan AD/ART terbaru, Ketua Umum hanya boleh 2 periode dan Hayono Isman baru menjabat pada periode pertama dalam AD/ART terbaru. Sebelumnya tidak diatur periodisasi Ketua Umum dan sekarang baru diatur,” tandasnya. (*)