JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan dalam sistem tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa penguatan posisi kedua lembaga tersebut merupakan langkah penting. "Sejak awal KKI dan Kolegium memang sudah menjalankan fungsinya secara independen dan profesional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin mempertegas posisi tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya dalam pernyataan resmi, Sabtu (31/1/2026).

Ia menambahkan bahwa pemerintah mendukung upaya menjaga independensi Kolegium. "Kolegium harus menjadi rumah besar keilmuan yang fokus pada mutu, kompetensi, dan keselamatan pasien, bukan berada di bawah kepentingan organisasi tertentu," ujar Aji.

Baca juga

Kemenkes Sambut Positif Putusan MK yang Perkuat Posisi Konsil Kesehatan dan Kolegium

Putusan MK dalam perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa KKI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta menjalankan perannya secara independen. Putusan ini juga semakin menegaskan peran strategis kedua lembaga dalam menjaga mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Terkait organisasi profesi, MK tetap memaknai perlunya pembentukan wadah tunggal untuk setiap profesi. Proses ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dan harus dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak putusan diucapkan.

Baca juga

PSI Soal Cawapres 2029: Keputusan di Tangan Prabowo

Dalam putusannya, MK juga tidak mengalihkan sejumlah kewenangan pemerintah seperti perizinan praktik (SIP) dan pengelolaan pelatihan, kepada organisasi profesi. "Negara harus hadir sebagai regulator yang memastikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan perlindungan masyarakat. Karena itu, kewenangan perizinan, SKP, dan pelatihan tetap harus berada dalam sistem yang terintegrasi dan diawasi," jelas Aji.

Kemenkes berkomitmen untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengawal implementasi putusan MK. "Kami berkomitmen untuk mengawal implementasi putusan ini secara konsisten dan transparan, demi mewujudkan sistem kesehatan nasional yang semakin kuat dan berkualitas," tutup Aji Muhawarman. (*)