TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Donald Trump mulai melakukan pemecatan massal terhadap pegawai federal percobaan sejak hari Kamis (13/2/2025) kemarin. Ratusan ribu pegawai federal AS akan terkena dampak atas pemecatan itu.

Menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, pejabat Kantor Manajemen Personalia telah bertemu dengan para pemimpin lembaga dan menyarankan mereka untuk memberhentikan karyawan masa percobaan.

Menurut data dari Kantor Manajemen Personalia , meskipun jumlah pasti orang yang akan dipecat belum jelas, namun seperti dilansir NBC News, ratusan ribu orang akan bisa terkena dampaknya.

Pegawai yang berstatus percobaan biasanya hanya bekerja di pemerintah federal selama satu atau dua tahun sebelum semua perlindungan pegawai negeri berlaku. "Masa percobaan merupakan kelanjutan dari proses lamaran kerja, bukan hak untuk mendapatkan pekerjaan tetap," kata juru bicara OPM dalam sebuah pernyataan.

"Badan-badan mengambil tindakan independen terkait dengan pembekuan perekrutan baru-baru ini dan untuk mendukung upaya Presiden yang lebih luas dalam merestrukturisasi dan efisiensi pemerintah federal dalam melayani rakyat Amerika lebih baik pada standar setinggi mungkin," katanya lagi.

Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, sebuah serikat pekerja federal, mengecam tindakan tersebut.

Presiden AFGE, Everett Kelley mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah "telah menyalahgunakan masa percobaan untuk melakukan pemecatan massal yang bermotif politik, yang menargetkan pegawai bukan karena kinerja, tetapi karena mereka dipekerjakan sebelum Trump menjabat.

"Pemecatan ini bukan karena kinerja yang buruk, tidak ada bukti bahwa karyawan ini bukan pegawai negeri yang berdedikasi. Pemecatan ini karena kekuasaan," lanjut Kelley.

"Pemecatan ini bertujuan untuk menghancurkan pemerintah federal, membungkam pekerja, dan memaksa lembaga-lembaga untuk tunduk pada agenda radikal yang mengutamakan kronisme daripada kompetensi," ujarnya lagi.

Jumlah pasti pemecatan tersebut tidak jelas, namun Departemen Urusan Veteran mengumumkan pada hari Kamis, bahwa mereka telah memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan, termasuk karyawan masa percobaan tertentu.

Jumlah total karyawan masa percobaan di seluruh departemen lebih dari 43.000, tetapi "sebagian besar" karyawan masa percobaan yang dibebaskan dari tindakan personalia saat ini karena mereka bertugas di posisi yang sangat penting, terutama yang mendukung tunjangan dan layanan bagi penerima manfaat VA atau tercakup dalam perjanjian tawar-menawar kolektif," kata VA dalam siaran persnya.

Departemen Pendidikan juga mulai memberhentikan puluhan karyawan masa percobaan pada hari Rabu.

Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, para manajer senior telah diberi tahu dalam rapat siapa-siapa  saja di tim mereka yang akan diberhentikan.Menurut dua karyawan HUD, mereka juga diberi tahu pengurangan tenaga kerja hingga 50% di badan perumahan tersebut.

Menurut kepala komunikasi untuk Dewan Dinas Kehutanan Federasi Nasional Karyawan Federal, Dennis Lapcewich, Dinas Kehutanan AS juga berencana akan memberhentikan sedikitnya 3.400 orang.

Langkah ini diambil setelah juru bicara OPM mengatakan pada hari Rabu bahwa sekitar 75.000 pegawai federal menerima tawaran "penundaan pengunduran diri" dari Gedung Putih untuk meninggalkan pekerjaan mereka, dan mereka tetap akan menerima gaji hingga bulan September, meski NBC News sendiri tidak bisa memverifikasi jumlah tersebut secara independen.

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Donald Trump telah membidik Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen. Ribuan kontraktor pendukung kelembagaan di USAID juga dipecat atau diberi cuti bulan ini. 

Departemen Efisiensi Pemerintah yang kini dikendalikan Elon Musk telah berjanji untuk memangkas apa yang ia dan Trump gambarkan sebagai pemborosan pengeluaran. 

14 Negara Bagian Menggugat

Sementara itu 14 negara bagian mengajukan gugatan hukum dengan alasan kewenangan yang diberikan Gedung Putih kepada miliarder teknologi tersebut dan Departemen Penasihat Efisiensi Pemerintah itu tidak konstitusional 

Gugatan tersebut merupakan satu dari beberapa gugatan yang menuduh Presiden Donald Trump mengabaikan Konstitusi dan Musk beroperasi dengan kekuasaan yang tidak terkendali. Gugatan diajukan oleh jaksa agung dari Demokrat dari negara bagian seperti Arizona, Michigan, dan Rhode Island.

Gugatan itu arahnya pada besarnya dan skala kekuasaan Musk, dengan mencatat bahwa DOGE telah memimpin upaya pemerintahan Trump untuk secara dramatis mengurangi jumlah tenaga kerja federal, membubarkan seluruh lembaga, dan mengakses data sensitif.

"Para pendiri negara ini akan sangat marah jika, 250 tahun setelah negara kita menggulingkan seorang raja, rakyat negara ini yang banyak di antaranya telah berjuang dan tewas untuk melindungi kebebasan kita, kini tunduk pada keinginan seorang miliarder yang tidak dipilih," kata Jaksa Agung Arizona, Kris Mayes dalam sebuah pernyataan.

Jaksa agung berpendapat bahwa Trump melanggar Klausul Pengangkatan Konstitusi dengan membentuk DOGE, sebuah badan pemerintah tidak resmi tanpa persetujuan kongres dan dengan memberikan Musk “kekuasaan yang luas” tanpa meminta saran dan persetujuan Senat melalui sidang konfirmasi.

"Presiden Trump telah mendelegasikan wewenang yang hampir tak terkendali kepada Elon Musk tanpa otorisasi hukum yang tepat dari Kongres dan tanpa pengawasan yang berarti atas aktivitasnya," bunyi gugatan tersebut.

"Akibatnya, ia telah mengubah posisi kecil yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengelola situs web pemerintah menjadi agen kekacauan yang ditunjuk tanpa batasan dan melanggar pemisahan kekuasaan."

Negara-negara bagian tersebut tengah berupaya mendapatkan perintah pengadilan yang memblokir Elon Musk dari pembuatan perubahan pada pendanaan pemerintah, membatalkan kontrak, membuat keputusan personalia, dan banyak lagi.

Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut gugatan tersebut sebagai "kelanjutan dari penggunaan keadilan sebagai senjata melawan Presiden Trump."

Pada hari pertama masa jabatan keduanya, Trump mengumumkan pembekuan perekrutan, yang berarti posisi sipil federal yang kosong tidak bisa diisi, dan pemerintah juga tidak bisa membuat posisi baru dalam banyak kasus.

Pembekuan ini menghadapi beberapa tantangan hukum, dimana pengadilan banding federal pada hari Selasa menolak tawaran pemerintahan Donald Trump untuk menghentikan sementara perintah pengadilan yang lebih rendah yang menghentikan sementara pembekuan dana federal itu. (*)