TIMES JAKARTA, JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan menjadi solusi konkret dalam membangkitkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 

Program ini tidak hanya bertujuan memutus mata rantai kemiskinan, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memuliakan masyarakat miskin. Program ini adalah upaya konkret Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong mereka bangkit, lebih maju, dan berdaya. "Dan nanti (mereka) berperan signifikan pada Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Saifullah Yusuf usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Pendidikan sebagai Kunci Kemajuan

Mohammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun kemandirian masyarakat miskin. “Kejayaan Indonesia itu yang pegang kunci adalah kaum dhuafa. Kalau kaum dhuafa sudah bangkit, maka jayalah Indonesia dan kita ingin membuktikan itu,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai kajian akademik dan empiris telah membuktikan bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam memutus rantai kemiskinan. Melalui Sekolah Rakyat, diharapkan kepercayaan diri masyarakat miskin dapat tumbuh, sehingga mereka mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa.

Konsep Boarding School dan Aspek Pendukung

Sekolah Rakyat akan dikembangkan dengan konsep boarding school (sekolah berasrama) untuk memastikan kualitas pendidikan dan pembinaan yang optimal. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Perizinan Sekolah: Memastikan legalitas dan standar operasional sekolah.

2. Tenaga Pendidik: Menyediakan guru dan mentor yang kompeten.

3. Kurikulum: Merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin.

4. Tata Kelola dan Kendali Kualitas: Memastikan kualitas pendidikan melalui pemantauan dan evaluasi berkala.

Kolaborasi Antar-Kementerian dan Lembaga

Untuk mewujudkan Sekolah Rakyat, Kemensos telah membentuk Tim Formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Berbagai kementerian dan lembaga turut dilibatkan, antara lain:

• Kementerian Pemberdayaan Masyarakat

• Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

• Kementerian Dalam Negeri

• Bappenas

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

• Kementerian Agama

• Kementerian Pekerjaan Umum

• Kementerian Keuangan

• Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

• Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• Kantor Staf Presiden (KSP)

• Pemerintah Daerah

• Perguruan Tinggi

Masing-masing kementerian dan lembaga akan berkontribusi sesuai bidangnya untuk memastikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

Percepatan Realisasi Sekolah Rakyat

Mensos Saifullah Yusuf optimistis bahwa kolaborasi antar-kementerian dan lembaga akan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. 

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, program ini diyakini dapat menjadi langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat miskin,” ujarnya. (*)