TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kecaman dunia terhadap Israel yang berkeputusan mengambilalih Gaza mulai mengalir karena berisiko semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Jalur Gaza.

Menteri luar negeri Australia, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris mengecam keras keputusan Kabinet Keamanan Israel yang akan melancarkan operasi militer baru berskala besar di Jalur Gaza.

"Rencana yang diumumkan oleh pemerintah Israel mengancam pelanggaran hukum humaniter internasional," kata para menteri dalam pernyataan bersama, seraya menambahkan, "Kami bersatu dalam komitmen kami untuk menerapkan solusi dua negara melalui negosiasi."

Menteri luar negeri kelima negara tersebut meminta Israel untuk segera menemukan solusi guna mengubah sistem pendaftaran organisasi kemanusiaan internasional yang baru-baru ini diterapkan

Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana kontroversial tersebut Jumat pagi, menandai eskalasi baru dalam perang hampir dua tahun di negara itu melawan Hamas.

Para pemimpin dunia memperingatkan bahwa hal itu akan memperburuk krisis kemanusiaan. Inggris dan Finlandia menyerukan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Bahkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengeluarkan kecaman  keras langkah tersebut, dengan menyatakan, keputusan Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah dan pihaknya mendesak mereka untuk segera mempertimbangkannya kembali.

"Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik ini atau membantu mengamankan pembebasan para sandera. Tindakan ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah," kata Starmer dalam sebuah pernyataan.

“Yang kita butuhkan adalah gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera Hamas, dan solusi yang dinegosiasikan," ujarnya.

Starmer menambahkan, bahwa Hamas tidak bisa berperan dalam masa depan Gaza dan harus meninggalkan serta melucuti senjatanya.

Inggris, tambahnya, sedang bekerja sama dengan sekutu-sekutunya dalam strategi jangka panjang untuk membangun perdamaian di kawasan tersebut sebagai bagian dari solusi dua negara.

Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen juga menyuarakan kekhawatiran tersebut, dengan menyatakan bahwa ia sangat khawatir” mengenai memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Kami berharap gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan segera sandera Israel,” katanya a.nya.

Di Australia, Menteri Luar Negeri Penny Wong meminta Israel untuk mundur, dan memperingatkan bahwa pengungsian paksa secara permanen merupakan pelanggaran hukum internasional.

Hanya Presiden AS Donald Trump saja berkomentar awal pekan ini bahwa keputusan itu "terserah Israel" dan ia menyalahkan Hamas karena menghambat negosiasi. "Mereka sebenarnya tidak ingin mencapai kesepakatan," ujarnya.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk mengecam langkah tersebut, dengan mengatakan rencana pemerintah Israel untuk mengambil alih sepenuhnya Jalur Gaza yang diduduki secara militer harus segera dihentikan.”

"Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pendudukannya sesegera mungkin, demi terwujudnya solusi dua negara yang disepakati, dan demi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri," tambahnya.

Deklarasi Kejahatan Perang

Reaksi di dalam negeri Israel sendiri terbagi. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam rencana pemerintah, dengan mengatakan hal itu bertentangan dengan nasihat pimpinan militer.

"Rencana tersebut sepenuhnya bertentangan dengan posisi militer dan lembaga pertahanan, tanpa memperhitungkan kelelahan dan keletihan pasukan tempur," ujarnya.

Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir memperingatkan sebelumnya pada hari Kamis bahwa rencana tersebut akan membahayakan nyawa para sandera dan semakin membebani militer.

Zamir telah berulang kali berselisih dengan kabinet keamanan dalam beberapa hari terakhir, terutama mengenai usulan Gaza.

Sebelum sidang kabinet keamanan pada hari Kamis, Netanyahu membantah Israel memiliki niat untuk secara permanen mengendalikan Gaza secara keseluruhan.

"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan," kata pemimpin Israel itu kepada Fox News. "Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," katanya.

Ia mengatakan bahwa Israel bermaksud menyerahkan Jalur Gaza kepada koalisi pasukan Arab yang akan memerintahnya.

Perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di Gaza telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, menghancurkan lebih dari 60% bangunan dan infrastruktur daerah kantong itu, dan membawa sebagian besar dari 2 juta penduduknya ke ambang kelaparan.

Perang dimulai ketika militan yang dipimpin Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

Lima puluh sandera masih ditahan, meskipun kurang dari setengahnya diyakini masih hidup.

Serangan Israel kemufian mengakibatkan kematian lebih dari 60.000 warga Palestina yang kebanyakan wanita dan anak-anak.

Militer Israel mengatakan hampir 900 tentaranya mati sejak perang melawan Hamas di jalur Gaza itu dimulai.

Kini pemerintah Israel di bawah kendali Benjamin Netanyahu memutuskan akan mengambilalih Gaza keseluruhan dimana penduduk Gaza diusir dan diberi waktu sampai 7 Oktober 2025 karena mereka akan menyerbu kota itu besar-besaran, dan kecaman dunia pun mulai mengalir karena kekhawatiran tentang krisis kemanusiaan yang makin parah. (*)