TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menemukan kendala dalam penggunaan aplikasi E-Coklit untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilu 2024.

Kendala ini terjadi karena error dalam penggunaan aplikasi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan masalah jaringan internet di beberapa daerah yang menyebabkan Coklit harus dilakukan secara manual. 

"Kendala ini berpotensi menyebabkan ketidakserentakan dalam prosedur Coklit, yang pada gilirannya dapat menghasilkan data ganda dan tidak akurat," jelas Lolly Suhenti, anggota Bawaslu RI dalam keterangan tertulisnya.

Ketidakserentakan dalam penggunaan E-Coklit dan manual Coklit menjadi perhatian serius Bawaslu dan KPU. Bawaslu sedang melakukan pencermatan terhadap hasil pengawasan Coklit, terutama terkait akurasi data pemilih. 

"Pencermatan dilakukan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) namun tidak terdaftar, pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan ragam disabilitasnya, dan pemilih dengan elemen data yang bermasalah atau tidak lengkap," papar Lolly.

Untuk menindaklanjuti temuan ini, Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU RI sesuai tingkatan. KPU menindaklanjuti saran tersebut dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan valid. 

Selain itu, Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk mengecek namanya dalam daftar pemilih dan melaporkan jika belum dicoklit melalui Posko Kawal Hak Pilih yang disediakan.

Kendala penggunaan E-Coklit menunjukkan bahwa teknologi dalam proses pemilu harus didukung oleh infrastruktur dan pelatihan yang memadai. 

"Bawaslu dan KPU terus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan dengan optimal dan menghasilkan data pemilih yang valid untuk Pemilu 2024," tambah Lolly.

Dengan adanya upaya koordinasi dan pencermatan yang dilakukan, diharapkan kendala dalam penggunaan E-Coklit dapat diatasi dan proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan lancar dan akurat, sehingga hak pilih setiap warga negara dapat terlindungi. (*)