TIMES JAKARTA, JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan nasional dengan semangat kebangsaan.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), GMNI mendorong agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat persatuan nasional dan karakter bangsa.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis menjelang Kongres XXII GMNI yang akan digelar nanti dengan tema “Bersatu, Lawan Penjajahan Gaya Baru”.

Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi, menyoroti pentingnya arah pembangunan yang mengedepankan kebutuhan rakyat.

"Pembangunan bukan sekadar membangun jalan dan jembatan, tetapi membangun manusia dan karakter bangsa. GMNI akan terus mengawal agar kebijakan pembangunan tidak melupakan kepentingan rakyat serta memperkuat identitas kebangsaan kita," tegas Imanuel.

Imanuel melanjutkan, dalam pidatonya pada peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1966, Bung Karno menegaskan bahwa membangun suatu negara, yang pertama-tama harus dilakukan adalah membangun Jiwa Bangsa.

Bung Karno menegaskan keahlian adalah perlu. Tetapi keahlian saja, tanpa dilandasi pada jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya.

"Jadi, Bung Karno menekankan pentingnya Nation and Character Building bagi bangsa ini karena jiwa bangsa adalah penentu keberhasilan pembangunan nasional," tegas Imanuel.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyambut baik gagasan yang disampaikan GMNI dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan generasi muda.

"Mahasiswa dan pemuda harus terlibat aktif dalam proses pembangunan. Kementerian PU terbuka terhadap masukan kritis dan siap berkolaborasi untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif" ujar Dody.

Pertemuan ini meneguhkan bahwa infrastruktur bukan sekadar fisik, tetapi juga alat untuk memperkokoh kebangsaan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

GMNI menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam memastikan pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan rakyat. (*)