TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi V DPR RI, mengimbau seluruh mitra kerjanya untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah penerapan kebijakan efisiensi.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama seluruh mitra kerja yang membahas sektor infrastruktur dan pembangunan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).  

“Kalau pun harus kehilangan pekerjaan, ini dimitigasi,” katanya, mengutip Antaranews.com. 

Lasarus menambahkan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka kementerian atau lembaga terkait harus melaksanakannya dengan bijak.

“Kalau memang mengambil kesempatan ini untuk melakukan efisiensi dari sisi tenaga kerja, lakukanlah searif dan sebijaksana mungkin kepada anak-anak bangsa yang sedang menggantungkan hidupnya di sana,” ucapnya.

Perlu diketahui, mitra kerja Komisi V DPR RI mencakup berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas.

Selasa (11/2/2025) lalu, Lasarus menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah harus dipertimbangkan dengan matang dan dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran bertujuan baik, jika diterapkan secara tergesa-gesa, dapat menimbulkan efek domino bagi masyarakat. 

Dampaknya bisa berupa penurunan kesejahteraan, meningkatnya angka pengangguran, hingga kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi,” tuturnya, mengutip Antaranews.com.

Selain itu, lasarus menekankan bahwa Komisi V DPR RI, yang berfokus pada sektor infrastruktur dan pembangunan, tetap berpegang pada prinsip kepatuhan terhadap aturan serta mengikuti mekanisme bernegara dengan menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. (*)