TIMES JAKARTA, JAKARTA – Petinggi Militer yang dikenal dengan nama Dharma Pongrekun, telah memutuskan untuk ikut serta dalam pencalonan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Dharma Pongrekun memastikan bahwa ia akan maju dalam arena politik di Jakarta dengan jalur independen, dengan cara menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Keduanya, yang terdiri dari Dharma Pongrekun bersama Kun Wardana, telah menyerahkan bukti pendukungan yang diperlukan tepat sebelum batas waktu penutupan resmi pada hari Minggu (12/5/2024) lalu, pada pukul 23.59 WIB.

Siapa Sosok Seorang Dharma Pongrekun?

Menurut sumber yang TIMES Indonesia dapatkan, Dharma Pongrekun merupakan seorang pensiunan anggota Polri. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1988 dengan spesialisasi dalam bidang investigasi kriminal, dan pangkat terakhirnya sebelum pensiun adalah Komisaris Jenderal.

Seorang jenderal berbintang tiga yang lahir di Toraja pada tanggal 12 Januari 1966 ini juga memiliki pengalaman sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Dharma Pongrekun juga memiliki pengalaman dalam menangani konflik di luar daerah, seperti penugasan untuk menyelesaikan situasi konflik di Aceh yang melibatkan pemberontakan.

Saat ini, Dharma Pongrekun telah menguatkan tekadnya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI melalui jalur independen, dengan persyaratan yang cukup sulit, yaitu mendapatkan dukungan dari lebih dari 618.000 warga Jakarta.

Walaupun tampak tidak mungkin, sosok Jenderal bintang 3 tersebut berhasil mengumpulkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur DKI.

"Hasilnya dukungan yang dikumpulkan sebanyak 749.298 yang tersebar di enam Kota atau Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta," ucap Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya dalam keterangan persnya yang diterima TIMES Indonesia, (15/5/2024). 

Pria yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Ketua KPK tersebut merupakan satu-satunya dari lima calon gubernur DKI yang memilih jalur independen dan telah berhasil menyampaikan bukti dukungan yang diperlukan untuk pencalonannya. Ia juga telah mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk mengunggah dokumen syarat dukungan tersebut ke aplikasi Silon dalam 3x24 jam," imbuh Dody. 

Saat ini, Dharma Pongrekun dan timnya sedang melakukan perbaikan pada dokumen yang telah mereka kirimkan sebelumnya ke KPU DKI karena ada beberapa informasi yang diketahui tidak valid.

Untuk Menyelamatkan Rakyat Dari Kepentingan Pemodal

Seperti yang diketahui, Dharma Pongrekun ingin mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen karena ingin melindungi masyarakat dari pengaruh kepentingan kelompok tertentu.

"Agar murni perjuangan ini betul-betul untuk menyelamatkan rakyat dari kepentingan pemodal," katanya dalam keterangan persnya yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, (15/5/2024). 

Hingga saat ini, menurutnya, pemilihan langsung kepala daerah sering kali terpengaruh oleh pihak yang memiliki kekuatan politik yang kuat.

Akan tetapi, mantan Wakil Kepala BSSN tersebut berpendapat bahwa setiap suara memiliki nilai dan dapat memicu tindakan korupsi.

"Tahu sendiri kan, bagaimana pemilu ini pakai modal kan? Modalnya dimiliki oleh kekuatan mereka yang besar," jelasnya.

"Satu suara itu ada harganya. One vote one value. Sehingga terjadilah korupsi kebijakan di sini," lanjutnya.  

Posisi yang Pernah diemban Selama Karirnya
 
Selama bertugas di kepolisian, Dharma Pongrekun menduduki beberapa posisi kunci, termasuk:

- Pamen Polda Bengkulu
- Kasat II Dit Narkoba Polda Bengkulu
- Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya
- Kasubbag Anevopswil Bag Anev Robinops Bareskrim Polri
- Kabagkerma Robinops Bareskrim Polri
- Dosen Utama STIK Lemdikpol
- Analis Kebijakan Madya Bidang STIK Lemdikpol (2014)
- Wadirtipidum Bareskrim Polri (2015)
- Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri (2016)
- Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2016)
- Karorenmin Bareskrim Polri (2016)
- Penugasan Pada BSSN (2018)
- Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN (2018)
- Wakil Kepala BSSN (2019)
- Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri (2021- sekarang).(*)