TIMES JAKARTA, JAKARTA – Thailand berhak melakukan respons militer penuh terhadap serangan roket Kamboja yang menewaskan 11 warga sipil, menurut pernyataan Perdana Menteri Thailand sementara Paetongtarn Shinawatra pada Kamis (24/7/2025).

Sebagai Menteri Kebudayaan yang kini menjabat sebagai PM sementara, Shinawatra menyampaikan sikap resmi pemerintah Thailand menyusul eskalasi ketegangan di perbatasan kedua negara.

"Kami selalu menghormati protokol internasional, tetapi sekarang Kamboja telah memaksa kami bertindak. Mungkin kami harus mengambil langkah-langkah yang sebelumnya ingin kami hindari," ujarnya seperti dikutip The Nation.

Shinawatra menegaskan bahwa meski pemerintah Thailand masih memprioritaskan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik, negaranya tetap memiliki hak untuk memberikan respons militer yang tegas.

"Serangan terhadap warga sipil tak bersalah ini akan dikecam dunia, dan kami akan tetap bersikap tegas dalam meresponsnya," tegasnya.

Bentrokan terbaru antara pasukan kedua negara terjadi lebih awal di hari yang sama, dimulai dengan baku tembak di wilayah perbatasan yang disengketakan. Kedua belah pihak melaporkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, termasuk di kalangan warga sipil.

Menyikapi perkembangan ini, otoritas empat provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja telah memerintahkan evakuasi warga dari daerah-daerah rawan, sebagaimana dilaporkan The Nation.

Akar ketegangan bermula dari insiden 28 Mei lalu ketika pasukan kedua negara bentrok di zona netral yang statusnya masih diperdebatkan berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Survei dan Penetapan Batas Darat. Zona tersebut merupakan satu dari lima segmen perbatasan yang belum terselesaikan antara kedua negara.

Pasca insiden Mei tersebut, Thailand telah memberlakukan sejumlah langkah pengamanan ekstra di perbatasan, termasuk:

• Peningkatan pengawasan militer di titik-titik perlintasan

• Pemendekan jam operasional pos perbatasan

• Penguatan prosedur keamanan di wilayah perbatasan