TIMES JAKARTA, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi menerima penempatan dana pemerintah senilai Rp55 triliun. Tambahan modal segar ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas sekaligus memperluas pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut menjadi dorongan baru bagi perseroan untuk semakin agresif menyalurkan kredit ke sektor UMKM.

“Kami menyambut baik penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun. Dana ini akan memperkuat likuiditas dan mendorong ekspansi pembiayaan, khususnya untuk UMKM,” kata Dhanny dalam keterangannya  di  Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dhanny menegaskan, meski likuiditas bertambah, BRI tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam mengelola dana tersebut. Ia juga berharap kebijakan ini mampu menghadirkan efek berganda (multiplier effect) yang positif bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun melalui Bank Indonesia kepada lima bank anggota Himbara pada Jumat (12/9). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku mulai 12 September 2025.

Dari total Rp200 triliun tersebut, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing mendapatkan Rp55 triliun. Sementara itu, BTN menerima Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memperoleh Rp10 triliun.

Setiap bank penerima dana diwajibkan memberikan laporan bulanan mengenai pemanfaatan dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Purbaya menekankan, penempatan dana dari saldo anggaran lebih (SAL) ini diharapkan bisa menggerakkan penyaluran kredit sekaligus menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam sistem keuangan.

“Dengan tambahan likuiditas, pasar akan lebih longgar. Dampaknya, bunga kredit perlahan bisa turun,” jelasnya. (*)