TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, memberikan tanggapan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20%. Menurut Muzani, keputusan MK tersebut mengejutkan banyak pihak.

"Ini adalah keputusan di awal tahun 2025 yang saya kira mengagetkan, mengagetkan karena keputusan ini sudah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, dari organisasi, lembaga, bahkan partai politik sampai dengan perorangan tidak pernah gol," kata pria yang juga menjabat Ketua MPR RI, dalam keterangan persnya yang diterima TIMES Indonesia pada, Selasa, (7/1/2025).

Sekjen Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa permohonan untuk membatalkan ambang batas atau presidential threshold telah diajukan berkali-kali kepada MK, namun ia merasa terkejut dengan keputusan ini. Ia melihat hal ini sebagai sebuah harapan baru bagi demokrasi di Indonesia.

"Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama, kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut. Terus terang di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi," ujarnya.

Saat ditanya mengenai strategi Partai Gerindra terkait keputusan MK, Muzani mengaku belum memikirkannya secara mendalam. Ia menilai Presiden Prabowo juga belum fokus pada hal tersebut karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan.

"Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan Pemilihan Presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari," ucapnya.

"Dan beliau, sedang berkonsentrasi kepada upaya untuk melaksanakan program, sebagai Presiden sekarang baru saja melaksanakan program makan siang bergizi, sekarang sedang bersiap untuk melaksanakan pelaksanaan haji dan seterusnya, dan seterusnya, banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan," lanjutnya.

Selain itu, Muzani menyampaikan bahwa saat ini Prabowo lebih fokus pada program swasembada pangan dan energi. Mengenai Pemilu 2029, ia menambahkan bahwa Prabowo belum terlalu memikirkannya.

"Dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau termasuk swasembada pangan, swasembada energi dan berbagai macam program lain yang itu menjadi konsen beliau," jelasnya.

"Sehingga terhadap persoalan ini beliau tentu saja belum terlalu memikirkan amat, sehingga apalagi di tahun 2029, sehingga bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal," pungkasnya.

Perlu diketahui, Pada Kamis (2/1/2025), Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan keputusan untuk perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, MK menyetujui permohonan yang pada pokoknya menghapuskan ambang batas pencalonan presiden.(*)