TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), Kementerian BUMN dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) resmi menjalin kerja sama strategis. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman, nyaman, dan menguntungkan bagi PMI.

 "PMI adalah pahlawan devisa negara. Kita harus memastikan mereka tidak hanya terlindungi, tetapi juga sejahtera. Melalui sinergi dengan berbagai BUMN, kita akan memberikan dukungan penuh bagi PMI, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan," kata Menteri BUMN, Erick Thohir usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Beberapa program konkret yang akan dilaksanakan dalam kerja sama ini antara lain, peningkatan fasilitas bandara. BUMN akan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan di bandara bagi PMI, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan.

Peningkatan akses kesehatan juga menjasi fokus kerja sama. PMI akan mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik, baik di dalam negeri maupun di negara penempatan.

Pemberdayaan ekonomi: Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), PMI akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha setelah kembali ke tanah air.

Erick juga menyampaikan kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BNI untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diluncurkan oleh Menteri PPMI Abdul Kadir Karding.  

"Kami siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri PPMI melalui fasilitas Himbara. Ini menjadi bagian dari komitmen BUMN dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia," tegas Erick.  

Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyambut baik inisiatif ini. "Kerja sama ini merupakan langkah besar dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan optimal bagi PMI. Dengan dukungan BUMN, kita yakin dapat meningkatkan kualitas hidup PMI dan keluarganya." (*)