TIMES JAKARTA, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR Tapera), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

"KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua," ujar Nixon usai penandatanganan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

"Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

"Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha," katanya Heru.

BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (*)