TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menegaskan bahwa ASEAN akan terus terlibat secara aktif melalui jalur diplomasi dalam upaya mengatasi konflik internal di Myanmar, selama tidak terjadi peningkatan kekerasan dan gencatan senjata masih dapat diupayakan.

“Saya ingin menegaskan bahwa selama tidak terjadi peningkatan kekerasan, dan selama masih dapat diupayakan gencatan senjata, ASEAN akan terus terlibat,” ujar Kao Kim Hourn dalam kegiatan Media Gathering di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu.

Kao menyampaikan bahwa Sekretariat ASEAN memahami kompleksitas situasi politik dan keamanan di Myanmar. Pada tahun ini, di bawah kepemimpinan Filipina sebagai Ketua ASEAN, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar telah melakukan kunjungan langsung ke negara tersebut pada awal Januari.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan terbaru di Myanmar mencakup pelaksanaan pemilihan umum yang digelar dalam tiga tahap. Meski demikian, ASEAN memutuskan untuk tidak mengirimkan pengamat pemilu karena tidak tercapainya konsensus di antara negara anggota.

Kendati demikian, Kao menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti ASEAN menarik diri dari upaya penyelesaian krisis Myanmar. ASEAN, kata dia, tetap berpegang pada Konsensus Lima Poin ASEAN sebagai kerangka utama dalam menangani situasi tersebut.

“Konsensus Lima Poin tetap berlaku. ASEAN akan terus berinteraksi dengan Myanmar berdasarkan konsensus tersebut,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Filipina sebagai pemegang keketuaan ASEAN saat ini akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui kunjungan utusan khusus serta pertemuan dengan berbagai pihak, baik di Myanmar maupun di Filipina.

Pendekatan ini, menurut Kao, mencerminkan keterlibatan ASEAN yang seimbang, dengan tetap memprioritaskan dukungan terhadap proses politik di Myanmar, termasuk upaya penyelesaian konflik dan penghentian permusuhan internal.

Sementara itu, konflik bersenjata dan bentrokan etnis terus memperparah krisis kemanusiaan di Myanmar. Hampir empat tahun setelah kudeta militer pada Februari 2021, negara tersebut masih dilanda konflik sipil berkepanjangan.

Berdasarkan laporan pemantau hak asasi manusia hingga Desember 2025, lebih dari enam ribu orang dilaporkan tewas dan hampir tiga juta warga mengungsi akibat pertempuran antara junta militer dan kelompok oposisi.

Usai pemilihan umum yang berlangsung sejak Desember hingga Januari, faksi pro-militer Myanmar mengumumkan kemenangan besar dan mengklaim pemilu tersebut sebagai bukti “kembalinya demokrasi”. Pemilu itu menjadi yang pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil dan memicu perang saudara.

Namun, pelaksanaan pemilu tersebut menuai kecaman luas dari komunitas internasional yang menilainya sebagai proses yang tidak kredibel dan sekadar legitimasi kekuasaan junta militer.(*)