TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya akan efektif jika didukung oleh data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya publik.

“Percuma ada kebijakan kalau tidak ada data. Dan data itu dikumpulkan dari mana? Sekarang, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu di BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Teddy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, langkah pemerintah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam sistem BPS merupakan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Langkah ini, lanjut Teddy, akan menjadi acuan utama bagi setiap kebijakan nasional yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Data inilah yang digunakan oleh pemerintah dan setiap kementerian untuk melaksanakan kebijakan Presiden. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh kepala BPS daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Data Akurat

Teddy menambahkan, kehadiran sekitar 1.400 kepala BPS daerah dan kepala dinas sosial pada Rakornas tersebut mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki kualitas data sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan BPS, hingga 31 Juli 2025, dari total 286,7 juta penduduk Indonesia, terdapat 94,2 juta keluarga yang telah terverifikasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari jumlah tersebut, 23,85 juta jiwa tercatat dalam kelompok desil 1–2, atau termasuk kategori keluarga miskin.

“Pemerintah pusat hanya bisa berjalan dengan baik kalau data dari daerah akurat. Karena itu, para pejabat di daerah adalah ujung tombak keakuratan data,” kata Teddy.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta Rakornas. Presiden, kata Teddy, memberikan apresiasi atas dedikasi para pejabat daerah dalam memastikan kebijakan sosial pemerintah berjalan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

“Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan budi baik Bapak Ibu semua, karena data yang akurat adalah fondasi keadilan sosial,” ujar Teddy. (*)