TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai total mencapai Rp 106,35 triliun, Rabu 14 Juli 2021. Besaran itu untuk PMN Tambahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 33,9 triliun dan PMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 72,449 triliun.

"Komisi VI juga mendesak Kementerian BUMN mengalokasikan tambahan PMN 2021 kepada BUMN farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan fasilitas tempat tidur, ICU, vitamin, dan obat pada masa pandemi Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin rapat.

Desakan tinggal desakan, karena nyatanya yang diketok Komisi VI dinilai justru tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19. Untuk PMN 2021 sebagaimana dipaparkan Menteri BUMN Erick Thohir misalnya, peruntukannya bagi tiga BUMN masing-masing untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 7,9 triliun, PT KAI (Persero) Rp 7 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebesar Rp 19 triliun.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan jika permasalahan banyaknya perusahaan plat merah yang 'oleng' diterpa badai Covid-19 sebenarnya perlu dikoreksi dari aspek utamanya. Dalam hal ini aspek good and coorporate governance.

"Ada banyak yang perlu kami koreksi dalam good & cooperate governance dalam pengelolaan BUMN yang tidak sesuai tata kelola yang baik," tegas Hafisz Tohir dalam keterangannya kepada TIMES Indonesia, Jumat (16/7/2021).

Menurut politisi PAN itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menolong BUMN saat ini merupakan ujian sebenarnya. Sebab kondisi bukan hanya BUMN yang mengalami kesulitan, melainkan semua aspek kehidupan terpukul oleh badai Covid-19. Berbeda misalnya jika PMN diperuntukkan bagi BUMN terkait pelayanan dan kesejahteraan publik.

"PMN 72,5 triliun untuk menolong BUMN belum tepat dilakukan saat ini. Jika tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial seharusnya ditunda saja sampai pandemi Covid-19 mereda," kata dia.

"Dalam kondisi krisis saat ini, rasanya kurang tepat bila pemerintah mengalokasikan anggaran puluhan triliun rupiah untuk menambah modal BUMN sementara rakyat banyak yang kehilangan mata pencaharian," sambung Hafisz Tohir.

Disampaikan, kondisi keuangan Negara saat ini sedang sakit. Karenanya pemerintah sepatutnya fokus pada program bantuan kepada masyarakat ditengah-tengah dramatisnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bantuan itu bisa ditujukan untuk tenaga kesehatan, obat dan vitamin, vaksin gratis, perlengkapan medis dan sebagainya.

Mantan Ketua Komisi VI DPR itu lantas menyinggung defisit APBN 2022 yang diproyeksikan sebesar 4.8% dari PDB. Defisit ini akan ditutup melalui pinjaman negara (utang) dan penjualan surat utang negara (SUN) yang mana yield-nya cukup tinggi. 

"Sense of crisis pemerintah (saat ini; red) diuji!! Jika tidak akan dianggap gagal menyusun skala prioritas APBN," tegasnya.

Prinsip Dasar UUD 1945, lanjut Hafisz, menyatakan bahwa "Tujuan Pembentukan Negara Republik Indonesia" adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Pembangunan (APBN) harus diarahkan menuju tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai Negara Walfare State, maka dalam memerintah (govern), Pemerintah harus mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negara. 

Terkait peran BUMN, kata Hafisz Tohir, negara harus ikut campur dalam hal kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara ditunggu kehadirannya untuk melindungi segenap rakyatnya di saat ini. (*)