TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI) Abdul Halim Iskandar pada Minggu, (2/5/2021) meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Payang Sejahtera di Desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

BUMDes Payang sejahtera telah berhasil memiliki pendapatan diatas rata-rata dan setara BUMDes beromzet besar level nasional dengan omzet tahun 2020 sebesar Rp 7,8 miliar dengan unit usaha jasa pengangkutan Tandan Buah Sawit (TBS), jasa pengangkutan CPO, usaha catering karyawan dan berbagai usaha lainnya. 

"Kita akan terus berupaya agar BUMDes menjadi pemicu ekonomi desa. Apalagi status BUMDes yang sudah berbadan hukum," kata Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Dengan status berbadan hukum, kata Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus menteri,  sudah jelas bahwa diberbagai regulasi, BUMDes sudah setara dengan BUMN untuk nasional dan BUMD untuk daerah.

"Cuma levelnya saja di desa. Misalnya bicara pemanfaatan pengolahan sumber air itu untuk nasional BUMN, untuk daerah BUMD, untuk desa bumdes. Jadi, BUMDes bisa mengolah sumber daya air yang ada didesa dan keberadaan BUMDes sangat kuat dalam sisi hukum," katanya. 

"BUMDes ini, tentunya saya yakin akan terjadi percepatan dalam upaya peningkatan ekonomi didesa," katanya. 

Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang turut mendampingi Gus Halim dalam kunjungan peninjauan mengatakan bahwa terobosan yang dilakukan oleh Gus Halim terkait BUMDes yang sudah berstatus badan hukum sangat luar biasa manfaatnya bagi masyarakat Kutai Kartanegara. 

"Terobosan luar biasa dilakukan pak menteri, BUMDes ini sudah diberikan regulasi tersendiri terkait keberadaan status badan hukum, ini sudah jelas telah memberikan manfaat kepada masyarakat kukar," kata Edi. 

Lebih lanjut Edi mengatakan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk 188 BUMDes di Kutao Kartanegara. Keberadaan BUMDes menurutnya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. 

"Kami berkomitmen, keberadaan BUMDes ini terus kami dorong, terus kami fasilitasi. Kami juga mempersiapkan kebijakan bagi desa-desa yang memang berkinerja baik khususnya dalam mengelola BUMDes, maka akan ada intensif melalui bantuan kewenangan khusus ke desa," kata Edi. (*)