TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah fokus membidik sektor pangan serta manufaktur sebagai pintu masuk bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk terlibat dalam rantai pasok (supply chain) perekonomian.

Dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026), Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, mengungkapkan bahwa pelaku UKM saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang cukup berat. Meskipun sering disebut sebagai pilar ekonomi nasional, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang besar.

Aviliani mencatat bahwa intervensi pemerintah yang selama ini fokus pada sisi penawaran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan permintaan (demand) pasar yang rendah tidak mampu menyerap suplai yang ada, yang puncaknya terlihat pada meningkatnya angka kredit macet UKM di perbankan.

“Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan oleh sektor swasta adalah bagaimana kita membangun yang kita bicarakan sebagai close look, jadi menggandeng UKM untuk menjadi bagian dari supply chain,” ujar Aviliani.

Ia menilai, mayoritas pelaku UKM masih terjebak dalam pola bisnis untuk bertahan hidup (survival mode), sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan ekspansi atau "naik kelas". Dengan mengintegrasikan UKM ke dalam rantai pasok sektor swasta, pendapatan mereka diharapkan meningkat dan peluang pertumbuhan usaha menjadi lebih terbuka.

“Di sini peran Kadin, bagaimana bisa menjadi bagian dari supply chain. Kita mulai dengan pangan, karena pangan ini yang paling mudah, di mana pemerintah ingin kemandirian pangan,” tambah Aviliani.

Menurutnya, kolaborasi paling sederhana bisa dimulai dengan merangkul para petani dan peternak yang saat ini memang menjadi fokus pengembangan pemerintah. “Jadi, yang paling mudah nanti dengan petani dan peternak yang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah,” katanya lagi.

Selain pangan, sektor manufaktur juga dianggap memiliki potensi besar untuk melibatkan UKM. Kadin pun mendorong sektor swasta untuk mulai menggerakkan unit-unit UKM di bidang manufaktur.

Langkah Kadin ini sejalan dengan komitmen pemerintah. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas nasional di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, sektor manufaktur Indonesia sendiri menunjukkan performa positif dengan indeks PMI di level 51,2 pada Desember 2025, yang didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan penyerapan tenaga kerja. (*)